Heni Sebut Dirut PDAM Ternate Gagal Paham

Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Heni Sutan Muda.

TERNATE-PM.com, Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Heni Sutan Muda menganggap dirut PDAM Kota Ternate Abdul Gani Hatari gagal paham terkait stegmen yang dilontaran dirinya beberpa waktu lalu.

Heni mengatakan, setelah dirinya membuat stegmen untuk mendesak wali kota agar mengganti dirut PDAM, mendapat respon dari Abdul Gani Hatari dengan mempertanyakan dasar apa DPRD Kota Ternate menekan Wali Kota Ternate untuk mencopot dirinya.

Srikandi partai Demokrat itu menjelaskan, dasar DPRD mendesak orang nomor satu di PDAM Kota Ternate diganti itu bagian dari fungsi pengawasan dari legislatif. Pasalnya, selama ini bantuan pemerintah kota ke PDAM terkait anggaran juga melalui persetujun DPRD.

"Wajib lah DPRD tau kondisi situasi PDAM skarang ini, karena Selain dari fungsi anggaran, fungsi kontrol dan pengawasa itu melekat di DPRD, masa kita tidak bisa campur tangan, karena sifatnya penyertaan modal," bebernya, Rabu (14/7/20).

Menurut Heni, bukan hanya dirinya berkomentar untuk mengevaluasi dirut PDAM, desakan juga datang dari anggota DPRD lainya.

"Mereka juga mendesak wali kota untuk mengevaluasi Dirut PDAM yang sementara ini bermasalah terkait dengan kasus dugaan korupsi," kata Heni

Tidak hanya itu, Heni juga menyindir pengangkatan dirut PDAM yang menjabat saat ini tidak sesuai dengan prosedur. Pasalnya, pengangkatan dirut PDAM tidak melibatkan DPRD.

"Terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat dirut PDAM, kita tetap menjujung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun dari pengembangan penyelidikan suda mengarah kepada tersangka, sebaiknya dirut diberhentikan dulu, Hal ini dilakukan agar yang bersangkutan lebuh lebih fokus pada pemeriksaan kasusnya. Apalagi sudah penetapan tersangka," tegasnya. Seraya menambahkan apa lagi ahir-ahir banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan air bersih.

Sementara, dirut PDAM Abdul Gani saat dikonfirmasi poskomalut.com, via handphone Rabu (14/7/20) mengatakan, kasus ini masih mengedepankan asas praduga tak bersalah. Semua kembali kepada pengambil kebijakan tertinggi di Pemkot Ternate yakni Wali Kota Ternate.

"Sehingga jika DPRD Kota Ternate mengambil langkah desakan itu terlebih dulu harus melihat lebih jauh kedalamanya masalahnya dulu. Semua tergantung wali kota yang mengambil kebijakan, mau mencopot atau tidak," tandasnya. (Ris/red)

Komentar

Loading...