Hingga Maret Pengelolaan Keuangan Pemkab Halteng Diaudit

Wakil Bupati Halteng, Abdul Rahim Odeyani

WEDA-PM.com, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara (Malut) akan mengaudit pengelolaan keuangan Pemkab Halmahera Tengah (Halteng) hingga awal Maret mendatang. Untuk itu, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Halteng diminta tidak keluar daerah. Ketegasan ini disampaikan Wakil Bupati Abdul Rahim Odeyani.

"Mulai besok (Hari ini red) pengelolaan keuangan anggaran pendapatan daerah (APBD) akan diaudit oleh BPK,"kata Wabup, Abdul Rahim Odeyani, Selasa, kemarin.

Untuk tetap mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Wabup memberi warning kepada semua OPD untuk serius, responsif dan menugaskan kepada perangkat dalam hal ini, sekertaris, kepala bidang hingga bendahara tetap berada ditempat selama BPK melakukan audit.

Penegasan ini dilakukan untuk tetap merespon terhadap apa yang diminta oleh BPK. "Kita warning ke SKPD untuk serius, responsif dan menugaskan kepada perangkat agar stay di tempat selama audit,"ungkap mantan ketua DPRD ini.

Ketua DPD NasDem halteng ini menjelaskan, berdasarkan arahan peraturan perundang-undangan setiap  Pemerintah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota bahwa setiap akhir tahun anggaran BPK sebagai lembaga ditugaskan untuk mengaudit pengelolaan keuangan daerah. Termasuk di Halteng.

"Jadi, BPK bekerja mengaudit pengelolaan keuangan halteng. Sesuai surat masuk mulai Selasa hari ini hingga awal maret nanti BPK akan bekerja,"jelasnya.(msj/red)

Komentar

Loading...