TERNATE-PM.com, Himpunan Pelajar Mahasiswa Kawata (HPMK) melalui rapat bersama gabungan seluruh mahasiswa di pelosok tanah air mendeklarasikan menolak Calon kepala kepala Daerah (Cakada) dan Calon Wakil Bupati dari Desa Kawata Kecamatan Mangole Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula. Kesepakatan ini diambil melalui rapat konsolidasi yang berlangsung di sekretariat kelurahan Sasa, Senin (24/2/2020).
Ketua HPMK Rifandi Umaternate menegaskan, pemerintah kabupaten Kepulauan Sula telah gagal menjawab kebutuhan masyarakat Desa Kawata, salah satunya adalah membangun jembatan yang menghubungkan pemukiman warga dengan sekolah SMK Negeri 1 Kecamatan Mangole Utara Timur. Bagaimana nasib mereka ketika ujian dan banjir, sudah pasti siswa tidak bisa sekolah.
Namun, sayangnya sampai saat ini tidak mendapatkan perhatian. Kata dia,meskipun itu jembatan itu masuk dalam wilayah jalan nasional, namun usulan dari pemerintah kabupaten ke Provinsi ternyata DPRD maupun pemerintah tidak merespon. Atas dasar itu, mahasiswa yang berada di seluruh Provinsi Se Nusantara mulai dari Kota Ternate Makasar, Namlea, Ambon, Manado, Surabaya, Yogyakarta dan jakarta yang tergabung dalam pengurus HPMK melalui rapat yang dipusatkan di Ternate pada Minggu (23/2)bersepakat untuk menolak calon kepala Daerah (Cakada) untuk hadir di Desa kawata apalagi petahana yang selama lima tahun tidak memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan di Desa Kawata.
Dikatakan, kesepakatan mahasiswa ini di sampaikan karena setelah tim dari mahasiswa melakukan pengecekan di Balai jalan dan jembatan nasional anggaran APBN 2020 ini yang kucurkan Rp 800 miliar, sedangkan untuk balai sungai Rp 330 miliar hanya desa kawata tidak masuk dalam perencanaan pembangunan jembatan tersebut.
Hal ini kata dia, sangat memprihatinkan. “Kenapa tolak cakada dari desa kawata karena semua calon itu diusung oleh partai politik dan partai itu semua punya keterwakilan di perlemen dan hampir samua unsur pimpinan DPRD berasal dari daerah pemilihan (Dapil) III tapi sayangkan tidak bisa memperjuangkan aspirasi rakyat jadi bagi Torang, samua sama saja,” cecernya, seraya mengaku, saat ini pihaknya terus melakukan konsolidasi besar – besaran untuk tetap tolak Cakada dari Desa kawata.
Murijan Umasugi Pengurus HPMK yang merupakan keterwakilan makasar menyatakan, Untuk kepentingan pendidikan maka HPMK juga kembali menagi janji gubernur saat kampanye di tahun 2018. Sesuai janji gubernur KH Abdul Gani Kasuba bahwa akan melakukan pembangunan jembatan penghubung di Desa Kawata akan tetapi sampai sekarang tidak ada tindaklanjut.
Menurutnya, tidak terealisasi karena Anggota Deprov khsusnya di Dapil V saat reses tidak turun untuk nantinya menyampaikan permasalahan tetapi hanya turun di Desa kawata di saat pemilihan setelah pemilihan setelah terpilih lupa diri kalau yang membawanya hingga duduk di kursi empuk itu adalah rakyat termasuk masyarakat desa kawata.
“Kami tidak berhenti sampai disini kami akan menggalang massa untuk melakukan aksi di depan kantor gubernur dan DPRD Provinsi Maluku uatara,” tegasnya. (Cha/red)
Tinggalkan Balasan