Injury Time, Empat Kepala Daerah di Malut Ganti Pejabat

Ilustrasi ganti pejabat

Pengamat:  Apapun
Alasannya, Selalu Ada Kepentingan Politik

TERNATE – PM.com, Empat kepala Daerah (Kada) di Malut, Selasa (7/1/2020) secara bersamaan melantik pejabat di masing-masing pemerintahannya. Empat daerah tersebut adalah Kepulauan Sula (Kepsul), Halmahera Utara (Halut), Kota Ternate, dan Halmahera Barat (Halbar). 

Tampaknya, pelantikan pejabat yang dilaksanakan itu
merupakan batas akhir bagi kepala daerah terutama cakada petahana. Sebab, dalam
PKPU nomor
18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, Pasal 89 ayat (1) Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan
penggantian
pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai
dengan akhir masa jabatan. Sebelumnya, bawaslu malut juga meminta kepada
Kada agar tidak melakukan roling pejabat di atas tanggal 8 januari 2020.

Karena itu, para calon kada petahana
itu, melakukan pergantian pejabat di injury time. Di Kota Ternate, Wali Kota Burhan Abdurahman melalui Wakil Wali Kota
Abdulah Taher  melantik 32 pejabat yang
terdiri dari pejabat eselon II, dua orang dan pejabat eselon III sebanyak 28
orang .

Dua pejabat eselon II hanya ganti tempat yakni Nurbaity
Radjabessy dilantik menjadi kadis Kesehetan, menggantikan dr Fathiyah Suma. Dan
dr Fathiyah Suma menggantikan Nurbaity Radjabessy sebagai Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana kota Ternate.

Selain
itu, Wali Kota juga menonjobkan 4 pejabat eselon  III, masing-masing Hamid A. Rahman, Husen
Pattisahusiwa, Muhammad Akbar Tuarita dan Muhlis Ahadi. "Saya ingatkan,
dalam suatu jabatan tertentu, tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada
masyarakat, berikanlah pelayanan terbaikmu sesuai dengan jabatan yang kita
sandang saat ini merupakan amanah dari masyarakat," tegas wawali.

Pelantikan pejabat juga dilakukan Bupati Halmahera
Utara (Halut) Frans Manery. Melalui SK Bupati nomo r
821.2/01/BKDPSA/Kep/PD/2020, mantan anggota DPRD Provinsi (Deprov) Malut itu
melantik 72 pejabat sekaligus, yang terdiri atas 13 pejabat eselon II, 43 pejabat
eselon III dan 16 pejabat eselon IV.

Bupati Frans Manery dalam sambutannya mengatakan pelantikan pejabat dalam struktur pemerintahan ini sebagai wujud dalam membenahi sisa pemerintahan 1 tahun terakhir ini. “Kerjakan sesuai dengan aturan dan petunjuk, dan menghentikan budaya yang merugikan. Kita harus mendapatkan sesuatu sesuai hak kita, dan hentikan dengan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain,” jelasnya. 

Menurutnya, pelantikan yang dilakukan itu bukan karena dirinya kembali mencalonkan diri pad Pilkada 2020, melainkan bentuk memperkuat pelayanan dan disiplin birokrasi. “Memang ada warning tetapi ada acuan lain yang dapat dilakukan terutama dalam tindakan tentang korupsi. Saya berharap harus dilakukan pengecekan di Disperindag jika ada yang mengambil pajak tetapi tidak disetor ke Kas untuk ditindaklanjuti. Hal yang sama juga dilakukan baik di Dishub dan DPMPTSP untuk menggenjot PAD. Sementara itu kepada sejumlah pejabat yang sementara diistirahatkan, bukan berarti tidak dipakai lagi tetapi sementara waktu diistirahatkan dan dipakai di tempat yang lain,” jelasnya. 

Sementara, Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Hendrata Thes, merombak kabinet di akhir masa jabatannya ini tidak sedikit. Pejabat di lingkup Pemda Kepsul yang dilantik sebanyak 92 orang, yang terdiri dari 10 pejabat eselon II, 28 pejabat eselon III dan 54 pejabat esalon  IV.

Bupati Hendrata Thes dalam sambutannya
mengatakan, mutasi jabatan di jajaran pemerintahan adalah hal biasa sebagai
ajang promosi dan penyegaran. Ia berharap pejabat yang dilantik dapat
melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing. "Peran
pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal, tentu
dibaringi dengan sumber daya manusia yang mampu berkompetisi di era
globalisasi," ujarnya.

Pihaknya berharap pejabat yang baru dilantik
pada hari ini (kemarin red) bekerja dengan baik dan menunaikan seluruh tugas
dan tanggung jawab yang diberikan. "Buktikan bahwa saudara-saudari mampu
berbuat yang baik untuk daerah ini," harapnya.

Tak
ketinggalan, Bupati Halbar Danny Missy melalui sekretaris daerah Syahril Abdul
Rajak melantik 46 Pejabat Eselon III dan IV.

Pejabat
yang dilantik terdiri dari jabatan administrator dan pengawas 37 orang dan
tenaga pendidikan sebanyak 9 orang. “Pejabat yang baru dilantik ini, tolong
dijaga dan sukuri dengan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT,”ujarnya seraya berharap,
pejabat yang baru dilantik ini agar tetap menjaga hubungan baik dengan
pimpinan. Jaga etika, kedisplinan agar tidak terjadi perdebatan antara Kepala
Dinas (Kadis) dan Sekretaris Dinas, maupun Kepala Bidang (Kabid). “Pimimpin
jangan dijadikan sebagai rival saudara-saudara. Dan jangan berdebat dengan
pimpinan,”pintanya.

Sementara, pengamat politik Malut Muhlis
Hafel melihat b
anyak
kasus yang terjadi menjelang Pilkada 2020 ini. Banyak kepala daerah, apalagi
mereka yang petahana, Walaupun sudah mengakhiri masa jabatan jika memiliki
kepentingan dengan kandidat yang lain akan melakukan roling jabatan. Padahal,
pada prinsipnya, birokrasi mestinya independen. Idealnya secara teoritis
seperti itu.

Namun,
kata Muhlis, banyak hal juga yang menjadi problem. Pada dasarnya, fungsi kepala
daerah, baik Gubernur, Bupati maupun walikota memiliki tugas dan fungsi. Selain
sebagai kepala daerah, juga sebagai kepala pemerintahan. Kalau bagi kepala
daerah yang paham dengan fungsinya sebagai kepala pemerintahan, maka harus
berfikir bahwa birokrasi itu harus netral. “Birokrasi harus berada pada posisi
sebagai pelayan publik. Birokrasi itu ada tatanan tersendiri,
disana ada komisi ASN yang mengawal kerja – kerja birokrasi,” katanya. 

 “Kita berharap, semestinya sementara ini
kepala daerah jangan dulu melakukan rolling jabatan, karena dengan dalil apapun
tetap ada kepentingan politik didalamnya. Itu tidak bisa dipungkiri. Kalau
evaluasi atau penyegaraan dijadikan dalil dalam roling ini, sebenarnya tidak
lagi efektif. Dan itu akan membangun opini publik bahwa ada kepentingan politik
dibalik roling jabatan, karena ini momennya,” katanya datar.

Disisi
lain, Direktur Pandecta Hendra Kasim menilai roling
jabatan dalam birokrasi adalah hal biasa, salah satunya untuk penyegaran. Meski
begitu, tidak bisa pula dipungkiri jika selalu ada aroma politik pada roling
jabatan terutama yang berdekatan dengan tahun Pilkada.

Untuk memastikan tidak ada proses roling jabatan yang mengandung unsur politik, apalagi bagi petahana, UU 10/2016 telah mengatur larangan roling jabatan 6 bulan sebelum dan sesudah pemilihan, kecuali ada izin dari kementerian dalam negeri. “Atas pelanggaran tersebut, sanksinya adalah diskualifikasi sebagai cakada,” pungkasnya. (tim)

Komentar

Loading...