Iskandar Optimis Sengketa Pilkada Tikep Game Over

Iskandar Yoisangaji (Tim Hukum Aman)

TIDORE-PM.com, Setelah mendengar seluruh jawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Tidore Kepualan serta pihak terkait dalam hal ini paslon AMAN dalam sidang sengketa pilkada kota Tidore dengan nomor perkara 13/PHP.KOT-XIX/2021 , yang dilaksanakan pada awal pekan kemarin, maka sudah dapat dipastikan harapan paslon SALAMAT untuk adanya sidang lanjutan tidak akan terwujud lagi.

“Kami sangat optimis jawaban  KPU, Bawaslu dan kami kemarin sudah dipastikan gugatan Salamat akan pupus ditengah jalan. Soal Pilkada Tidore sudah Game over,’’ ungkap kuasa Hukum AMAN,  Iskandar yoisangadji.

“Pernyataan ini bukannya bermaksud mengguruhi kewenangan mahkamah, apalagi mendahului putusan mahkamah, tetapi hanya berpendapat sesuai dengan pengalaman saya, dimana saya melihat bahwa permohonan pemohon itu lemah, Sedikit saya sentil syarat formil permohonan pemohon, belum saya masuk ke materi pokok pemohon. pertama mereka keliru dengan menggunakan diksi gugatan, dalam hukum acara, mahkamah tidak mengenal gugatan tetapi secara normatif disebut Permohonan Pemohon makanya harus membaca regulasi PMK nomor 6 tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan wali kota tidak merujuk pada tata cara/mekanisme penyusunan permohonan, itu sudah ada dalam PMK,’’ urainya.

Dalam ketentuan a quo menggunakan permohonan, makanya disebut permohonan pemohon dan ada termohon. yang kedua, penyusunan permohonan oleh pemohon sepertinya  pada lampiran I yang secara normative lampiran tersebut merupakan satu kesatuan, selain itu penempatan posisi para pihak, dimana pemohon salah menempatkan para pihak, misalnya Bawaslu kota tidore kepulauan di tempatkan sebagai pihak termohon II, kemudian bawaslu malut sebagai pihak terkait I,  nah ini bertentangan dengan pasal 3 PMK No. 6/2020 memang dalam menyusun permohonan kalau tidak merujuk pada mekanisme penyusunan permohonan akhirnya akan kacau. Itu masih syarat formil permohonan.

Selaku kuasa Hukum AMAN, dirinya begitu berkeyakinan permohonan SALAMAT pasti akan ditolak, karena tidak memenuhi syarat formil 2 persen sebagaimana pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota.

“Hal ini juga di akui sendiri oleh kuasa hukum pemohon dalam persidangan. Kalau mereka tidak menyoroti terkait dengan selisih suara tetapi lebih pada penggunaan dana pemerintah yang mengarah pada suap dan money politic, bagi saya itu salah kamar ini bisa dilihat pada putusan mahkamah nomor 190/phpu.d-viii/2010, mahkamah menegaskan tidak akan pernah mengadili sengketa pidana dan sengketa administrasi pemilukada (pilkada). Artinya menurut kami ini bukan objek mahkamah konstitusi. Yang menjadi objek bisa dilihat pada pasal 2 PMK no. 6/2020. tapi gak apa-apa,’’ papar Iskandar.

“Kita tinggal menunggu surat resmi dari MK apakah sidang ini berlanjut atau tidak dalam beberapa hari kedepan, tapi kami pastikan akan di tolak,’’ akhir Iskandar. (mdm/red)

Komentar

Loading...