TERNATE-pm.com, Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Muchtar Bian, mendesak Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Kota Ternate turun tinjau langsung penyaluran Dana Kelurahan (DK) tahap II di kecamatan Pulau Hiri yang sampai saat ini belum dicairkan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate Muchtar Bian, kepada wartawan Selasa (22/12/2020) mengatakan, Sesuai tupoksi, Pemkot dalam hal ini Kabag Pemerintahan harus turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap masalah yang ada. Hal ini guna mengamankan kebutuhan tiap kelurahan yang ada di Pulau Hiri.

"Kabag Pemerintahan jangan hanya duduk diam di tempat, harusnya kalau ada masalah seperti itu, langsung turun dan cek pencairan DK. Sebab kelurahan yang lainya suda cair. Selain camat selaku pengawas dan pimpinan wilayah setiap kegiatan kelurahan, diatasnya masih ada yakni Kabag Pemerintahan yang mempunyai tugas tersebut," tegasnya.

Mohtar bilang, jangan berfikir masa pemerintahan Wali kota Ternate Burhan Abdurrahman sudah hampir selesai, terus perangkatnya pun tidak bekerja atau cuek dengan tugasnya. Seharunya selain wali kota, secara profesional, perangkatnya tetap fokus dengan kerjanya masing-masing.

"Menjelang akhir tahun dan masa pemerintahan pun mulai berakhir, masih ada terdapat sejumlah masalah yang terjadi salah satunya keterlambatan pencairan DK tahap II. Ini disebabkan karena pemerintah tidak serius melakukan pengawasan atau sudah terlena dengan jabatan wali kota yang sudah mau berakhir," bebernya.

Muchtar menambahkan, di akhir masa jabatan, wali kota tetap dimintai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terkait kegiatan fisik maupun non fisik.

"Harusnya pemerintahan ini bekerja dengan serius. Tidak berfikir yang lain. Sebab dengan kerja keras dan baik satu pemerintahan tentu akan berdampak positif dan meninggal kesan baik," tukasnya. (Ris/red)