Kajari Ternate Sebut Pekerjaan Rumdis Kejaksaan Tak Pakai Dana Siluman

Kepala Kejari Ternate, Abdullah. (Foto: Zulham/poskomalut).

TERNATE-pm.com, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Ternate, Maluku Utara, Abdullah menanggapi polemik pembangunan rumah dinas di intansinya senilai Rp5,8 miliar.

Pembangunan rumah dinas dan mes pegawai kejaksaan yang dibiayai APBD Kota Ternate 2023 itu, menurut Abdullah sudah sesuai dengan mekanisme dan sistem penganggaran.

"Tidak ada yang pakai dana simulan sebagaimana yang dituduhkan," ujarnya, Sabtu (29/7/2022).

Kata dia, pembangunan rumah dinas dan mess ASN perlu dilakukan, karena sekitar 50 persen pegawai Kejari berasal dari luar Kota Ternate.

Baca Juga :Praktisi: Jika Tak Disetujui DPRD, Pekerjaan Rumah Dinas Kejaksaan Pakai Dana “Siluman”

"Sehingga membutuhkan sarana atau runah dinas untuk mengurangi biaya hidup yang cukup mahal di Ternate,"jelasnya.

Abdullah menyampaikan, bantuan bersifat sarpras ini dan tidak ada disimpangi atau menyimpang, karena hibah ini dilakukan sesuai dengan mekanisme maupun aturan yang ada.

“Karena kita tidak ada tunjungan kemahalan, kalaupun Pemkot tidak kabulkan itu hak Pemkot Kota Ternate. Saya tidak masalah, akan tetapi permohonan Kejari Ternate dikabulkan walaupun tidak seluruhnya,"ungkapnya.

Abdullah kembali menegaskan, tentang hibah pembangunan rumah dinas para Kasi dan mess ASN dengan anggaran Rp5,8 miliar bukan dana siluman, karena semua telah melalui tahapan dan mekanisme yang telah diatur. Prosesnya pun panjang sejak dalam perencanaan sudah dibicarakan dan dikonsultasikan ke DPRD Kota Ternate.

"Tahapan untuk proses penyusunan APBD sendiri memiliki tiga mekanisme utama yaitu, pengajuan, pembahasan dan penetapan," sambungnya.

Abdullah menyebut dengan ditetapkannya RAPBD menjadi APBD Kota Ternate maka, merupakan ketetapan secara paripurna oleh DPRD Kota Ternate. Jadi kata tidak ada itu dana siluman.

"Kami akan melakukan somasi secara hukum baik itu pidana maupun perdata kepada pihak yang diduga memberitakan masalah bantuan hibah ke Kejari Ternate yang tendensius, cenderung fitnah dan pembohongan publik terkait hal ini," ujar Abdullah.

Komentar

Loading...