Kasus Pajak Samsat Halsel dan Haltim Kabur

Apris Ligua

TERNATE-PM.com, Pengusutan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pajak kedaraan Samsat Kabupaten Halsel dan Samsat Kabupaten Haltim terkesan kabur.

Kasi Penkum Kejati Malut Apris Ligua saat ditemuai wartawan, Selasa (11/2/2020) mengaku, kepala Kejati Malut Andi Herman telah mendorong semua tim jaksa yang menangani kasus dugaan korupsi pajak Samsat Haltim agar segara menyelesaikan penanganan kasus sesuai prosedur dan tak boleh menundah-nundah penyidikan.

"Karena kecapatan penanganan kasus itu akan semakin jelas hasilnya, apakah bisa dilanjutkan ke penuntutan ataukah tidak bisa dilanjutkan. Sehingga cepat mendapatkan kepastian hukum," kata Apris. Menurutnya, untuk perkembangan penanganan penyidikan kasus dugaan korupsi pajak Samsat Haltim, prosesnya saat ini dipercepat sesuai perintah pimpinan. "Nanti pada saatnya dimana kami akan mengumumkan hasilnya," ujarnya.

Diketahui, pengusutan terhadap dugaan penyimpagan dana pajak kendaraan bermotor tahun 2015 di Samsat Halsel itu dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Total kerugian negara dari perkara tersebut diperkirakan senilai Rp 335 juta. Sedangkan untuk kasus pajak Samsat Haltim, dalam audit BPK disebutkan, hasil pemeriksaan menemukan adanya selisih antara data pembayaran PKB dan BBN-KB oleh pihak dealer dengan data setoran ke kas daerah sebanyak 166 kendaraan atau senilai Rp 755.906.150.00. Dari jumlah tersebut, sebanyak 145 kendaraan senilai Rp 651.571.250 merupakan penerimaan BBN-KB yang tidak disetorkan ke rekening kas daerah. Sisanya sebanyak 21 kendaraan senilai Rp 104.334.900 merupakan penerimaan yang bersumber dari kendaraan baru yang terdaftar pada UPTB Samsat namun tidak melakukan penyetoran PKB dan BBN-KB.

Dalam audit itu juga disebutkan, hasil permintaan keterangan kepada Kepala UPTB Samsat Halmahera Timur periode Agustus 2017 sampai dengan saat pemeriksaan, mengakui penerimaan tersebut digunakan langsung selama masa jabatan. (nox/red)

Komentar

Loading...