Kebijakan Karutan Tidore Dapat Sorotan Keras

Fahmi Albar SH

TIDORE-PM.com, Kebijakan Kepala rumah tahanan ( Rutan ) kelas II Kota Tidore Kepulauan yang membebankan pungutan uang sebesar Rp 500 ,-( lima ratus rupiah) per menit dan Rp 250 ( dua ratus lima puluh rupiah) bagi seluruh Narapidana ( Napi), yang menggunakan telpon keluar dan masuk mendapat sorotan keras dari Praktisi Hukum Maluku Utara di Kota Tidore Kepulauan.

Kepada sejumlah wartawan, Praktisi Hukum Fahmi Albar menyesalkan kebijakan yang diambil Hidayat Karutan Tidore, ditengah-tengah pencegahan wabah Covid-19. Seharusnya Karutan harus mengratiskan setiap penggunaan fasilitas komunikasi itu dimana saat ini seluruh kebijakan Pemerintah mengarah pada kemudahan masyarakat, bukan sebaliknya itu dibebankan kepada warga binaan di Rutan Tidore.

"Mereka kan menjalankan Hukuman segala hal di urus Negara, beban keluarga mereka di luar bagimana bagi yang sudah berkeluarga, kok harus ada beban dengan dalil yang tidak masuk akal,’’ kata Fahmi.

Dipertegas Fahmi, upaya yang dilakukan Karutan Tidore dengan memfasilitasi Narapidana berkomunikasi dengan pihak luar maupun pihak luar berkomunikasi dngan narapidana perlu dipertanyakan dasar aturanya. Sebab, system peradilan pidana ( Criminal Justice System) menunjuk pada interkoneksi hasil kerja dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Interkoneksi yang dimaksud adalah harus ada keterpaduan institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan artinya institusi ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri .

Ini bukan Hukum privat yang didasarkan pada kesepakatan atau perjanjian yang apabila ada yang lalai dalam kesepkatan trus di hukum, namun ini tindak pidana perbutan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan KUHP. Kalapas sebagai penegak Hukum harus lebih hati-hati dalm mengambil kebijakan, apalagi dengan mebebani Napi terlibihnya pada upaya modus suap.

"+Pihak rutan harus tau dasarnya membenani Napi, apakah kebijakan itu sudah diatur dalam KUHP atau di luar KUHP , jika tidak maka ini bisa kami proses Hukum dengan katagori dugaan Pungli dan suap bagi Rutan ,’’ Tegas Fahmi.

Ditambahkan Fahmi , kebijakan Karutan ini dikwatirkan membuat persepsi masyarakat berubah yang sebelumnya diketahui Rutan sebagai tujuan pemidanaan agar supaya menghalangi kejahatan, menghukum para pelaku kejahatan malah membuat kejahatan dengan memugut biaya , coba bayangkan saja jika sehari dikalikan 30 orang menggunakan fasilitas itu dalam kurung waktu 60 menit × 500= 30000 x 30 orang × 30 hari maka berapa pendapatan Rutan , ini sangat parah dan dugaannya model modus suap dengan cara baru , parah heheha aneh lagi Negeri ini.

Olehnya itu , Fahmi menegaskan agar pihak Rutan terutama pihak Kemenkhum dan Ham Maluku Utara agar segera mengevaluasi tindakan yang dilakukan rutan Tidore , untuk segera dilakukan pemberhentian cara-cara yang membebani Napi. "Dirinya akan memperoses Hukum sebagaimana pernyataan Karutan melalui media-media sebelumnya ,’’ pungkas Fahmi.(mdm/red)

Komentar

Loading...