JAILOLO-PM.com, Warga desa Kuripasai, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, nekat palang kantor desa, lantaran kecewa dengan sikap Kepala Desa (Kades) Josoa Mesdila, karena tidak ada kejelasan dan keterbukaan pengelolaan Dana Desa (DD) secara pasti.

Informasi yang dihimpun, pemalangan kantor desa Kuripasai, sejak Jumat (29/11/2019) pukul  17.00 wit malam hingga pada pukul 22.11 wit masih terpalang, dan warga akan membuka jika telah ada kejelasan dari Kades Josoa Mesdila seperti yang dimasalahkan warga.

Abdul Halim Tuhulele selaku Ketua Karang Taruna Desa Kuripasai ditemui depan kantor Desa setempat, Jumat (29/11/2019) mengatakan, aksi warga palang kantor ini, bentuk kekecewaan kepada Kades, sebab tidak ada kejelasan dalam pengelolaan Dana Desa (DD),  seperti anggaran pemuda, Bumdes.

Untuk lebih mendetail, warga bersepakat tuangkan dalam betuk sikap secara tertulis, yakni pertama, segera menjelaskan status lahan atas pembangunan TPQ dan sekolah SD seluas 60×60 tahun 2019 milik siapa. Kedua, kades segera menjelaskan dan memberikan dana Pemuda 2019, dan Bumdes tahun 2018. Ketiga, segera melakukan PAW atas (maaf allmaruhum bapak S.Rahyan) dan memberikan gajinya selama tiga bulan.

Selain itu, kades dan istrinya merampas hak bendahara dan Kaur Pembangunan serta Kades memangkas prestasi pemuda dalam prestasi bidang olah raga. Sisi lain sikap warga yang tertulis, dibantah habis Kades Kuripasai, Josoah Mesdila dengan mengatakan, keberatan atas dasar apa mereka melakukan pemalangan Kantor Desa tapi silahkan saja palang namun atas perintah siapa. "Langkah yang saya ambil nanti saya akan lapor, dan nanti saya akan sampaikan ke Bupati dan kemudian ada ancaman untuk memukul saya juga kan saya akan proses."ungkap Kades.

Sehingga kata Kades dengan menjelaskan, tadi malam (kemarin malam)  mereka datang kesini mempertanyakan soal anggaran pemuda. "Saya katakan bahwa di RAB tidak ada anggaran Pemuda tetapi di RAB itu anggaran Karang Taruna, Karang Taruna ini ada badan pengurusnya,"tuturnya.

Lanjutnya Josoah, untuk lahan TPQ semua masyarakat Desa Kuripasai tahu lahan tersebut dihibahkan  orang desa Ngaon,  maka kemudian diprogram untuk bangun TPQ namun dari warga Ngaon kembali digugat melakukan keberatan yaitu ahli waris tanah tersebut dengan mengajukan surat keberatan lalu kemudian kita undang menyelesaikan dan meluncurkan material karena dana ini sudah cair.

" lalu kami gerak cepat mengundang Masyarakat terkait kepemilikan tanah tersebut serta tokoh agama dari Ngaon, terus waktu pertemuan itu tidak dapat kata sepakat mereka tetap mengklaim, di biayai DD tahap kedua itu proyek  pembuatan TPQ dengan anggaran Rp. 310 juta.

"Saya bersama Sekdes pergi ke desa Ngaon untuk melakukan pendekatan jadi ujung-ujungnya mengenai surat keberatan mereka ajukan ini, saya tanya maunya apa tinggal kita baku atur disitu dong mau doi, doi ada tapi mestinya kita harus cari dasar hukumnya."sambungnya

Dengan demikian kata Kades, karena APBDes tidak memploting dana pembebasan lahan tetapi, waktu itu upah kerja dari TPQ ini kelebihan karena dirinya nego bersama tukang, akhirnya ada kelebihan kemudian dibuka Rp 10 juta untuk babayar tanah, tetapi kalau tidak melakukan perubahan perdes akan tidak sah karena tidak diploting anggaran dan akan jadi temuan.

Ia menambahkan, soal wakil ketua BPD (allmarhum S.Rahyan)  waktu meninggal, dijanjikan untuk bayar gajinya selama tiga bulan, dan satu bulan kasih gajinya ke Isterinya.

" Dan saya bicarakan ke DPMPD untuk membayar gajinya yg tinggal dua bulan itu DPMPD bilang tidak boleh jadi saya hentikan,"ucapnya.

Tak hanya itu Kades kemudian mengaku, mereka tanyakan terkait anggaran  Rp 37 juta untuk pemuda. Namun Ia (Kades) katakan itu bukan anggaran pemuda melainkani anggaran untuk Karang Taruna tertulis di Perdes. "Dana penunjang karang taruna jadi itu diploting pada DD tahap tiga dana ini mau pencairan jadi saya bilang ke dorang untuk susuns dia pe program baku atur bersama karang taruna jadi tinggal kita (Pemdes) yang mengawas."bantahnya.(sam/red)