Kegiatan SKPD Pemkot Ternate Bakal Dipangkas

Plh Wali Kota Ternate, Jusuf Sunya

TERNATE-PM.com, Sejumlah kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditahun anggaran 2021 yang telah dianggarkan dalam dokumen APBD induk terancam dipangkas. Kebijakan tersebut,menindaklanjuti adanya ketentuan terbaru pemerintah pusat terkait penyesuaian refocusing anggaran yang diperuntukan bagi penanganan Covis-19 dan vaksinasi.

Plh.Wali Kota Ternate Jusuf Sunya usai menggelar pertemuan bersama Badan anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate dikantor DPRD, Senin(22/2/2021) mengungkapkan,penyesuaian anggaran dalam tahun anggaran 2021 ini, menindaklanjuti adanya Peraturan Mentri Keuangan (PMK) terbaru nomor 17, yang mengharuskan setiap daerah melakukan penyesuaian anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 8 persen bagi penanganan Covid -19 dan vaksinasi. Meski demikian,namun Yusuf sendiri memastikan dari total penyesuaian anggaran sebesar 8 persen dari total DAU sekitar Rp 608 milliar itu,di OPD mana-mana saja yang bakal silakukan penyesuaian, mengingat untuk penyesuaian anggaran setiap OPD itu nantinya akan ditindaklanjuti kembali melalui Bapedda guna melakukan pengkajian.

"Jadi nanti akan kita lihat kegiatan-kegiatan yang tidak bersifat urgen,akan dipending. Pasca menggelar pertemuan dengan Banggar DPRD, nantinya juga akan ditindaklanjuti denban rapat kordinasi bersama seluruh OPD,"katanya

Menurut Yusuf, penyesuaian anggaran menindaklanjuti adanya PMK terbaru tersebut, tentunya membuat Pemkot harus kembali melakukan penyessuaian soku!en APBD induk yang telah dievaluasi Gubernur Malut. Namun dilain sisi, pelakanaan program tahun anggaran ini juga secara keseluruhan belum berjalan.

"Yang jadi problem saat ini,dari total DAU 608 milliar ini, sudah dilakukan pemotongan oleh pusat per bulan 1,9 milliar,dan sekitar 20 milliar yang sudah dipangkas,ditambah marking yang lalu totalnya sekitar 40 milliar. Tapi mau tidak mau tetap harus silakukan penyesuaian kembali,karena dasarnya PMK terbaru,"ujarnya

Kondisi tersebut tentunya memaksa tim anggaran pemerintah daerah(TAPD)guna membicarakan dengan Banggar DPRD, karena menyangkut belanja APBD yang harus kembali dilakukan penyesuaian, meski dilain sisi APBD induk sudah selesai dan tinggal jalan saja.

Disisi lain Wakil ketua DPRD kota Ternate, Heni Sutan Muda mejelaskan, penyesuaian anggaran menindaklanjuti adanya PMK tersebut, pada prisnipnya wajib diketahui oleh DPRD, guna mengetahui pos-pos belanja mana saja yang akan dilakukan rasionalisasi. Sebab,refocusing anggaran bukan hanya pada penyesuaian anggaran terkait penanganan Covid-19 dan Vaksinasi saja.

Akan tetapi penyesuaian anggaran juga perlu dilakukan menindaklanjuti adanya Peraturan Mentri Keuangan(Permenkeu) terkait beban hutang daerah, serta sisa beban hutang dari proyek multiyears sebesar Rp 81 milliar, yang jika ditotalkan secara keseluruhan, total refocusing anggaran mencapai Rp 102,77 miliar.

"Yang pasti beban anggaran ditahun ini cukup besar. Selain refocusing ada jiga beban hutang. Dalam rapat konsultasi juga, kami harapkan tidak serta merta selesai sampai diisitu, tapi perlu lagi duduk secara bersama-sama, sehingga bisa diketahui,"terangnya.

Demikian halnya dengan pembayaran pekerjaan multiyears sebesar 81 milliar yang belum dibayar, sedangkan seluruh pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh pihak ketiga.

"Khusus hutang bawaan maupun multiyears ini, akan dilihat skemanya seperti apa, karena DBH jiga belum masuk. Tentunya juga menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,"pungkasnya.(Tal/red)

Komentar

Loading...