Kejari Ternate Tetapkan Mantan Jaksa Kejati Malut Sebagai DPO

Kantor Kejari Ternate.

TERNATE-pm.com, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate menetapkan mantan Jaksa di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Malut), Stepanus Peter Imanuel sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kajari Ternate, Abdulla mengatakan, Stepanus ditetapkan DPO pada 10 Agustus 2022, karena sudah tidak ditemukan sebelum dua hari menerima putusan kasasi dalam kasus dugaan tindak pidana narkotika berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor:2212 K/Pid.Sus/2022 tertanggal 28 Juni 2022.

“Untuk Stepanus, kami sudah tetapkan sebagai DPO,” ungkapnya, Senin (22/8/2022).

Alasan penetapan itu karena Kejari berkesimpulan Steven tidak mempunyai itikat baik untuk melaksanakan perintah putusan kasasi MA yang berkekuatan hukum tetap.

“DPO diterbitkan setelah kami temukan bahwa surat positif Covid-19 yang bersangkutan adalah surat palsu,” tegasnya.

Ia menjelaskan, terpidana sebelumnya ditahan penyidik Polda Maluku Utara (Malut) sejak 10 Februari 2021-1 Maret 2021 dengan jenis penahanan Rutan dan dibantarkan sejak 26 Februari 2021 hingga 24 Mei 2021.

“Sejak 25 Mei 2021-27 Mei 2021 dengan jenis penahanan Rutan dan dialihkan penyidik 26 Mei 2021-2 Juni 2021 dengan jenis penahanan rumah,”akunya.

Untuk penuntut umum, Kajari menerangkan, tertanggal 28 Mei 2021-16 Juni 2021 melakukan penahanan dengan jenis penahanan Rutan.

“Sejak dilimpahkan dari penyidik ke JPU Kejari Ternate, sejak itulah kami langsung melakukan penahanan di Rutan,” tegasnya.

Sementara, pada 2 Juni 2021-1 Juli 2021, hakim Pengadilan Negeri (PN) Ternate malakukan penahanan dengan jenis penahanan Rutan dan kemudian dialihkan pada tanggal 8 Juni 2021 hingga 1 Juli 2021 dari tahanan Rutan dialihkan menjadi tahanan kota.

“Hakim sejak 8 Oktober 2021 hingga 26 Oktober 2021 masih dengan jenis penahanan kota dan kemudian diperpanjang oleh ketua PN tertanggal 27 Oktober 2021 hingga 25 Desember 2021 dengan jenis penahanan kota,” akunya.

Bahkan masa tahanan terpidana kembali diperpanjang oleh ketua Pengadilan Tinggi (PT) Malut sejak tanggal 26 Desember 2021 hingga 24 Januari 2022 dengan jenis penahanan kota.

“Jadi itulah proses penahanan yang dilakukan baik penyidik, JPU hingga majelis hakim terhadap terpidana,” katanya.

Kajari menerangkan, pada 6 April 2022 ada penetapan untuk memerintahkan penahanan terhadap terdakwa dalam tahanan kota paling lama 50 hari terhitung mulai 15 Februari 2022.

Selanjutnya ada juga penetapan memperpanjang waktu penahanan terhadap terdakwa dalam tahanan kota paling lama 60 hari terhitung tanggal 6 April 2022 yang ditetapkan di Jakarta oleh Majelis Hakim MA.

“Jadi untuk penahanan terpidana, kami tidak pernah tidak melakukan penahanan Rutan terhadap terpidana,” ucapnya.

“Jika ada pihak-pihak yang membuat isu berupa tulisan atau upaya-upaya penghasutan  yang mencemarkan seolah-olah kita (Kejari) tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya maka itu tidak benar,” sambungnya.

Sekadar diketahui, terpidana Stevanus Peter Imanuel alias Steven sebelumnya dituntut Jaksa Penutut Umum (JPU) Kejari Ternate 10 tahun penjara dan divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ternate dengan hukuman penjara selama 6 tahun dan denda Rp3 miliar.

Dengan putusan itu, terpidana mengajukan banding di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) dan upaya banding itu malah menambahkan massa hukuman terpidana dari 6 tahun menjadi 10 tahun 6 bulan penjara dan denda senilai Rp. 3 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan yang tertuang dalam putusan banding 4/PID.SUS/2022/PT Ternate.

Bahkan, terpidana juga mengajukan kasasi atas putusan PT ke Mahkamah Agung (MA) namun petikan surat kasasi dengan nomor berkas kasasi W28-U2/577/HK.01/3/2022, majelis hakim MA menolak permohonan kasasi terpidana dan menguatkan putusan tuntutan Jaksa dan Pengadilan Tinggi (PT) dengan nomor berkas W28-U2/147/HK.01/1/2022.

Komentar

Loading...