Kejati Malut Hentikan Kasus Program Rehabilitasi Hutan

Asintel Kejati Malut dan Tim Saat Pertemuan Dengan wartawan.(foto:istimewa)

TERNATE-PM.com, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) menghentikan dua kasus dugaan korupsi sekaligus. Kasus yang dihentikan itu yakni proyek program rehabilitasi hutan dan Iahan pada pengadaan pembibitan dan tanaman, alat dan bahan pemeliharaan tanaman tahunan di Dinas Kehutanan Malut dan kasus dugaan korupsi pekerjaan pembangunan Puskesmas Makian di Desa Gitang Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Asisten Intelijen Kejati Malut Efrianto kepada sejumlah wartawan mengatakan, pihaknya menerima laporan bahwa pembangunan Puskesmas Makian terindikasi bermasalah atau pekerjaan yang tidak sesuai. "Kita kan tidak percaya saja pada keterangan-keterangannya, dan kita cek langsung ke lapangan ternyata sudah diperbaiki dan sudah  digunakan oleh masyarakat," kata Efrianto, Jumat (3/10/2020).

Dasar itulah, Ia menuturkan, laporan tersebut tidak ditindak lanjut ke Pidsus. "Iya tim berkesimpulan tidak ada perbuatan melawan hukum, dari data yang kita peroleh,"ujarnya.

Lanjutnya laporan tersebut ditutup, karena belum ada data dan fakta yang didapatkan dan terindikasi adanya perbuatan melawan hukum.”Belum ada perbuatan melawan hukum,” jelasnya.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi Dinas Kehutanan Provinsi Malut, penyidik Bidang Intelijen Kejati Malut, Menurut Eftianto, tidak memiliki cukup bukti untuk meneruskan laporan dugaan penyelewengan anggaran yang terdiri dari 3 item program yakni rehabilitasi hutan dan Iahan pada pengadaan pembibitan dan tanaman, alat dan bahan pemeliharaan tanaman tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 senilai Rp 2,1 miliar dengan harga penawaran Rp 1,6 miliar.

Kemudian, proyek pembangunan rekonstruksi fasilitas sarana prasarana pendukung wisata mangrove Sofifi tahun 2019 senilai Rp 1,7 miliar Iebih dan Proyek pengadaan barang tanaman pembibitan dan penanaman (pemeliharaan tahap I) seni|ai Rp 700 juta. Tiga item proyek pada 2019 di Dinas Kehutanan Provinsi Malut itu dikerjakan oleh CV Gamalia.

Efrianto mengatakan, laporan awal kasus tersebut terdiri dari tiga item yakni pembibitan, pemeliharaan dan bakau. Setelah didalami, kata Efrianto, program bakau tidak melekat di Dinas Kehutanan. "Iya jadi hanya dua saja, pembibitan dan pemeliharaan,"ucapnya.

Ia menambahkan, dihentikannya kasus tersebut setelah dilakukan rangkaian penyelidikan mulai pengumpulan data (puldata) maupun bahan keterangan (pulbaket). Pihaknya juga sudah turun langsung ke lapangan.”Tim berkesimpulan tidak ditemukan adanya indikasi penyimpangan. Belum ada perbuatan melawan hukum disitu," ungkapnya.

Efrianto akui, penyidik juga sudah telah bertemu dengan kelompok-kelompok tani, yang seluruhnya mengaku telah menerima bantuan sebagaimana dalam item program yang dilaporkan. "Sementara kita belum temukan bukti-bukti kuat untuk di naikan statusnya. Sehingga kasus inu dihentikan,"pungkasnya. (Sam/red)

Komentar

Loading...