poskomalut.com
baner header

Kejati Malut Terima Data Tambahan Laporan Pajak Mineral Bermasalah

TERNATE-PM.com, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pembela Tanah Air (Peta) Maluku Utara (Malut) memberikan bukti-bukti tambahan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut).

Bukti-bukti yang disodorkan, terkait kasus yang di adukan ke Kejati Malut, seperti Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Ternate dan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan.

Paska menerima laporan, pihak Kejati Malut langsung mempelajari laporan tersebut mengenai, dugaan tindak pidana korupsi atas pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tahun 2018 senilai Rp 5,4 miliar.

Dugaan tindak pidana korupsi atas penyertaan modal Pemda Kota Ternate oleh PT BPRS Bahari Berkesan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada 2017-2018. Ini terungkap dalam temuan BPK Perwakilan Malut tahun 2019. Degan nomor, tanggal 12.A/LHP/XIX. TER/5/2019. 22 Mei 2019.

Kasi Penkum Kejati Malut, Richard Sinaga kepada wartawan mengatakan, pihaknya menerima bukti-bukti dari LBH Peta, dan saat ini pihaknya langsung mempelajari Kasus tersebut. “Tadi (LBH Peta) memberikan penambahan bukti-bukti, beberapa lembar surat, saat ini di pelajari terlebih dahulu,”jelas Richard di ruang kerjanya, Kamis (9/7/2020).

Richard menambahkan, setelah dipelajari, ia mengaku menungguh disposisi dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Malut, jika ada dugaan terkait masalah yang di adukan pastinya di proses.“Paska di pelajari, kita menunggu disposisi pimpinan, jika ada dugaan mengenai malalah yang di laporkan, pastinya kita akan melakukan langkah-langkah hukum,”tegasnya. (Sam/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: