poskomalut.com
baner header

Kejati Malut Tunda Kasus Berkaitan dengan Cakada

TERNATE-PM.com, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan, menunda proses hukum terhadap pasangan Calon Kepala Daerah (Cakada) yang bartarung dalam gelaran Pilkada Serentak 2020. Hal ini dilakukan agar tidak dipolitisasi sebagai isu pencalonan Pilkada.

Kebijakan penundaan prose hukum terhadap para calon kepala daerah yang ikut dalam kontestasi Pilkada 2020 tersebut juga disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Malut, Richard Sinaga saat dikonfrimasi wartawan, Selasa (29/9).

“Sesuai dengan arahan pimpinan, porsesnya kita tiunda dulu tapi bukan berarti mengentikan satu perbuatan melawan hukum,” ucap Richard Sinaga.

Ia menuturkan, penundaan penanganan perkara terhadap pasangan calon kepala daerah juga tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan RI dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020. Khususnya paslon yang diduga tersangkut masalah korupsi.

“Ini kita lakukan karena dikhawatirkan nanti berdampak pada hal-hal negatifterkait upaya hukum yang dilakukan,”ujarnya.

Richard juga menegaskan, jika tahapan atau pelaksanaan pilkada telah selesai maka proses akan kembali dilakukan tanpa memandang jabatan maupun lain sebagainya. “Pada prinsipnya kita tetap menegakan hukum, berdasarkan dengan regulasi yang berlaku dan tidak pandang bulu terkait siapapun pelaku-pelaku yang melanggar atau melakukan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku,”tegasnya.

Richard menambahkan, instruksi penundaan proses penyelidikan dan penyidikan tersebut bukan hanya berlaku di Kejaksaan Tinggi Malut tetapi sampai pada jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah Malut. “Kita juga ingatkan kepada seluruh jajaran untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis,” pungkasnya. (nox/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: