Kemenkumham Malut: Pembentukan Produk Hukum Daerah Harus Memuat Nilai HAM

TERNATE-pm.com, Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) menjelaskan bahwa pembentukan produk hukum daerah harus memuat nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan ‘monitoring evaluasi dan pelaporan hasil telaah dan rekomendasi produk hukum daerah dari perspektif HAM’ yang dilaksanakan di Aula Gamalama Kanwil lantai I, Senin (24/10/2022).

“Nilai-nilai HAM dalam produk hukum daerah harus memperhatikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Hal tersebut sesuai dengan amanat peraturan bersama Menkumham dan Mendagri No. 20 Tahun 2012 dan No. 77 Tahun 2012 tentang parameter HAM,” ujarnya.

“Serta Permenkumham No. 24 Tahun 2017 tentang pedoman materi muatan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan tolak ukur nilai HAM yang dimuat dalam pembentukan produk hukum daerah," tambah Kadiv Yankumham, Ignatius M T Silalahi.

Ignatius menjelaskan bahwa telaah dan rekomendasi menjadi wadah untuk membahas peraturan daerah sehingga dalam penerapannya, tidak bertentangan dengan nilai-nilai HAM.

“Setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan HAM serta harkat dan martabat warga negara secara proporsional. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28A sampai 28J dan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia," jelasnya.

Sementara itu, produk hukum daerah yang dijadikan telaah dan rekomendasi oleh Tim Kanwil Kemenkumham Malut untuk merumuskan persepektif HAM didalamnya adalah Ranperda ‘Kota Ternate tentang Pemajuan Kebudayaan Kota Ternate.

Untuk itu, Kanwil Kemenkumham Malut mengundang peserta dari eksternal untuk membahas lebih jauh terkait produk hukum dimaksud, diantaranya Bagian Hukum Kota Ternate, Sekretaris Dewan Kota Ternate, dan Dinas Pendidikan Kota Ternate.

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Malut turut dihadirkan untuk memberikan masukan terhadap instrumen HAM yang akan dibahas.

Selanjutnya, Kanwil Kemenkumham Malut akan memberikan rekomendasi terkait nilai HAM yang harus dimasukkan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat payung hukum yang menjadi landasan dalam penanganan yang berkaitan dengan hak seseorang.

Turut hadir Kepala Subbidang pemajuan HAM, Teguh Firmanto, dan Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Mohammad Ikbal.

Komentar

Loading...