Keseriusan Wali Kota Tidore Dorong Pembangunan Bandara Didukung Pemilik Lahan

Wali Kota Tidore Kepulauan Capt H. Ali Ibrahim

TIDORE-PM.com, Masyarakat Kota Tidore Kepulauan terutama para pemilik lahan di areal rencana pembangunan bandara loleo mendukung sepenuhnya pembangunan bandara Sofifi di loleo.

Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tindaklanjut antara Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang berlangsung di lantai II kediaman Wali Kota Tidore Kepulauan, Selasa (13/9/2022).

Pertemuan yang dipimpin langsung Wali Kota Tidore Kepulauan Capt H. Ali Ibrahim ini untuk menindaklanjuti instruksi Gubenur guna mempercepat pembangunan bandara sofifi di loleo.

“Untuk pembebasan lahan, kita harus membuat perencanaan yang matang, agar pembangunan bandara ini berjalan lancar, kita harus membentuk tim pembebasan lahan,” Imbuh Ali Ibrahim.

Sementara itu, mewakili pemilik lahan, Camat Oba Tengah Junaidy Fabanyo dalam pertemuan tersebut menyarankan kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terkait pembebasan lahan nanti, "OPD terkait bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat Loleo maupun Akelamo.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kelurahan Gurabati Muhammad Abdurahim, pada prinsipnya masyarakat gurabati mendukung pembangunan bandara loleo, saat ini sedang menunggu informasi hal teknis dari Pemkot Tidore dan Pemkot Provinsi.

Lurah akelamo Hasan Abd Karim, dalam kesempatan tersebut juga mengatakan, untuk pembangunan bandara, masyarakat pemilik lahan di akelamo tidak bermasalah. "Kami punya lokasi, dan memang kami mau buat untuk pengembangan," tutur Hasan.

Begitu pula, Kepala Desa Aketobololo Sulaiman Din dalam pertemuan tersebut mengatakan, untuk mendukung pembangunan bandara sofifi di loleo, pemilik lahan yang bahkan belum memiliki sertifikat, sekarang sudah membersihkan lahannya, dan menunggu untuk diukur.

Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan, untuk pembebasan lahan tahap pertama akan dibebaskan sekitar 403 hektar atau ±120 hektar, rencana pembebasan lahan ini juga akan melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, serta akan dibuatkan Memorandum of Understanding (MoU) dan surat perjanjian untuk masyarakat pemilik lahan.

Pertemuan ini dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Abuhari Hamzah, Kepala Biro Hukum Provinsi Malut Darwis Pua, Kaban Litbang Provinsi Malut Mulyadi Wowor, Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara Alfian Wakanubun, OPD terkait, Lurah, Camat dan Kepala Desa.(mdm/red)

Komentar

Loading...