Keterangan Margarito Kamis sebagai Ahli dalam Kasus Dugaan Korupsi Mantan Bupati Halsel

Margarito Kamis. Foto Zulham.

TERNATE-pm.com, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara (Malut) meminta keterangan Margarito Kamis sebagai ahli dalam penanganan kasus dugaan korupsi.

Pakar hukum tata negara itu memberikan keterangannya mengenai kasus dugaan korupsi anggaran operasional kepala daerah yang menyeret mantan Bupati Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba dan dua pejabat lainnya.

Margarito kepada sejumlah media mengatakan, kehadirannya menjelaskan terkait akibat-akibat hukum dari segi adminitrasi negara terhadap pembentukan TP-TGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi).

“Apa akibat hukumnya dari lahir pembentukan TP-TGR. Apa akibat hukum dari cicilan, dari segi adminitrasi negara. Itu yang saya jelaskan,” ungkapnya, Rabu (15/2/2023).

Menurutnya, TP-TGR adalah perintah aturan. Jika itu sudah dibentuk, maka akibat hukumnya adalah kasus apapun itu ber-ubah dari pidana menjadi adminitrasi negara.

Sehingga itu, ia memberikan keterangan ahli untuk mendudukkan permasalahan tersebut.

“Saya tetap berpendapat bahwa sama sekali tidak ada pidana di situ. Tapi nanti kita lihat perkembangannya,” tuturnya.

Selain itu kata Margarito, jika ada kesalahan prosedur pencairan dana operasional kepala daerah dan seterusnya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka dibentuk TP-TGR.

Di dalam peraturan perundang- undangan, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2016 dan Permendagri Nomor 133 tahun 2018 mengkualifisir ketika TP-TGR terbentuk, maka seluruh persoalan hukum itu ber-ubah menjadi adminitrasi negara.

“Kerugian keuangan negara itu harus dipulihkan dengan cara memberikan ganti rugi,” cetusnya.

Mantan Staf Khusus Kementerian Sekretaris Negara itu menyebutkan, kalaupun tenggat waktu kerugian keuangan negara belum dipenuhi sampai dengan berakhirnya batas pengembalian ganti rugi diberikan, maka pejabat penyelesaian kerugian keuangan negara mestinya menerbitkan apa yang disebut dengan SKP2K.

“Itu lalu dilimpahkan ke lembaga berwenang yang mengurus dan menagih termasuk melakukan penyitaan, maupun sita jaminan terhadap harta barang dari orang yang dituduh melakukan kerugian negara.

"Sehingga hilang semua sifat pidananya, hilang pula kewenangan untuk menyidik perkara tersebut," tukasnya.

Komentar

Loading...