TERNATE – PM.com, Pendidikan di Maluku Utara khususnya di beberapa daerah seperti di Kabupaten Kepulauan Sula, Taliabu, Halmahera Timur, dan beberapa daerah lainnya masih bermasalah. Hal tersebut dikarenakan mutu guru, infrastruktur serta ketidakmerataan penyebaran guru untuk daerah-daerah kepulauan.
Demikian dikatakan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Provinsi Malut Ahmad Kamis, pada Dialog Publik Pemuda Pancasila Provinsi Maluku Utara, Jumat (27/12/2019) yang bertempat di Borneo cafe lantai I, dengan tema “Paradigma Pendidikan Daerah Kepulaan. Dimana dalam dialog tersebut juga dihadiri beberapa narasumber diantaranya Praktisi pendidikan, Dr. H. Kasman Hi. Ahmad S.Pd, M.Pd, Dr. Muhamad Abusaman wakil Ketua DPRD Prov. Malut, Ramli Kamaludin S.Pd, M.Si selaku Ketua PGRI dan Hudan Irsyadi M.A ketua LP3MU.
Selain itu, Ahmad menjelaskan untuk Provinsi Maluku Utara tingkat putus sekolah masih sangat tinggi. “Kedepannya kita lebih meningkatkan sekolah dalam bidang perikanan dan maritim, apalagi nanti adanya rancangan Undang Undang Daerah untuk memberikan perkembangan pendidikan di Maluku Utara, khususnya di daerah kepulauan,” jelasnya.
Sementara itu, Kasman Hi. Ahmad S.Pd, M.Pd sebagai praktisi pendidikan, mengatakan pendidikan di Maluku Utara tidak relevan dengan kurikulum pendidikan lokal. Saat ini pendidikan momentum lebih diutamakan daripada pendidikan substansial, ini yang menjadi persoalan. “Pendidikan kita juga harus terintegrasi,”jelasnya.
Kasman mengatakan, Dinas pendidikan harus mendesain Pendidikan berkarakter khusus untuk daerah kepulauan, juga tentang mengenai tunjangan pembayaran guru-guru diderah kepulauan, pelatihan untuk guru-guru yang ada di Maluku Utara, terutama guru-guru yang berada di daerah kepulauan, dan juga yang paling utama inovasi berbasis kurikulum kepulauan yang berdasarkan dengan kebutuhan sosial. (Cr03/red)
Tinggalkan Balasan