KNPI Persoalkan Pernyataan Kepala DMPD Tikep Soal Penggunaan DD

TIDORE-PM.com, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tidore Kepulauan mempersoalkan penyataan Kepala Dinas Pemeberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Tidore Kepulauan Abdul Rasyid sebagaimana yang dimuat media online Posko Malut pada tanggal 20 April 2020 dengan judul “Dana Desa Di Tidore Sudah Dapat Digunakan Untuk Covid-19’’.

Melalui Press Releasenya, melalui Wakil Ketua DPD KNPI Tidore M Dzulkifli Launa kepada redaksi Poskomalut.com menyatakan, apa yang disampaikan Kepala DMPD merupakan pernyataan keliru, karena yang benar adalah Regulasi yang memberikan ruang / memerintahkan para kepala desa untuk mengambil langkah tersebut. Regulasi itu antara lain Surat Edaran Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 4, 8 dan 11 Tahun 2020 bahkan yang terbaru Peraturan Menteri Desa PDTT dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
Pernyataan bahwa

“Terkait pergeseran dana desa untuk penanganan Covid-19 juga sudah ada rujukan yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020, dan Surat Edaran Menteri Desa dan PDTT tentang Desa Tanggap Covid-19, serta penegasan padat karya tunai, adalah tidak semua benar karena dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 yang terdiri dari 6 pasal tidak memuat satu katapun tentang Desa, atau Kepala Desa atau Dana Desa,"ujarnya.

Apalagi terkait pergeseran dana desa untuk penanganan Covid-19 dan pernyataan bahwa bagi desa yang sudah membelanjakan kebutuhan tersebut buktinya tinggal dibawa ke DPMD untuk dilakukan perubahan APBDes secara bersama, adalah pernyataan keliru dan telah menunjukan Kadis belum memahami alur perencanaan pembangunan desa dengan baik. "Pernyataan tersebut adalah ajakan kepada pemerintah desa untuk tidak taat azas dan mengajari mereka untuk keluar dari tata kelolah pemerintahan yang baik,’’ ucap Zulkifli.

Atas pernyataan itu, KNPI menilai kantor DPMD telah berubah menjadi kantor konsultan ,dimana menjadi tempat untuk menyusun dokumen perencanaan. "Setahu kami penyusunan dokumen perencanaan desa (Desain, RAB, APBDes dan Perubahannya) dilakukan di desa dan disahkan lewat ketukan palu BPD (DPR Desa). Kami berharap semoga selama ini tidak ada oknum DPMD yang sering menyusun dokumen APBDes dan BPD hanya berfungsi tukang stempel semata,"ujarnya.

DPD KNPI Kota Tidore Kepulauan mendukung sepenuhnya setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19, tetapi hendaknya tidak menabrak aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa maupun pedoman pengelolaan keuangan Desa.

Menanggapi sorotan KNPI Tidore, Kepala DMPD Kota Tidore Abdul Rasyid ketika dikonfirmasi menanggapi dengan penuh tawa dan nada datar, serta dengan tegas menyampaikan bahwa apa yang disoroti KNPI merupakan pernyataan keliru. "Tugas kami sudah benar, memberikan arahan kepada Desa-Desa se Kota Tidore dalam penanganan Covid-19, DPMD bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa lantas salahnya apa ,’’ tegas Abdul Rasyid.

Soal Permendagri 20 tahun 2020, yang menjadi bahan koreksi DPD KNPI menurutnya, mereka lebih keliru lagi kenapa? Apa yang disampaikan merupakan Hirarki Regulasi tentang penanganan Covid19. Hirarki yang dimaksudkan adalah Regulasi yang mengatur Penanganan Covid19 di tingkat Pemda dan Regulasi penanganan di tingkat Desa (Peraturan Mendes dll). "Mereka (knpi) mempersoalkan sesuatu dari sudut pandang mereka dan seolah-olah desa tidak melakukan tahapan perencanaan adalah pendapat yang Menyesatkan.’’ Paparnya.

Soal tuduhan bahwa PMD adalah Konsultan dan Tempat menyusun dokumen perencanaan Desa adalah tuduhan yang tidak benar, karena semua kegiatan yang dimulai dari Perencanaan sampai pada tahap penatausahaan dilakukan oleh Desa dan Semua Desa dikota Tidore tidak merasa PMD sebagai "Jasa konsultan" sebagaimana yang dituduh oleh DPD KNPI Tikep, Tetapi Desa dan DPMD memiliki hubungan koordinasi karena DPMD adalah Instansi Tekhnis yang mengurus Desa.(mdm/red)

Komentar

Loading...