poskomalut.com
baner header

KNPI Ternate Pertanyakan Izin Operasi Ojek Online di Ternate

TERNATE-PM.com, Kehadiran ojek online di Kota Ternate menuai polemik yang begitu beragam. Kelompok masyarakat terbelah menjadi dua, ada yang setuju dan tidak setuju, apalagi Ojek Pangkalan yang sudah sejak lama tumbuh dan mengaspal di Ternate, secara total menolak kehadiran ojek online di Kota ini karena menganggap adanya ketidakseimbangan dalam bentuk pemenuhan ruang kerja.


Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Ternate, Risno Wahid dalam rilisnya Kamis (05/12/2019) menyampaikan, polemik Gojek di kota ini tidak secara tuntas di sikapi oleh pemerintah. “Dahulu, saya ingat KNPI Ternate Pernah melakukan dialog antara Komunitas Ojek Pangkalan Kota Ternate bersama Pihak Gojek dan Pemerintah. Setelah adanya aksi besar-besaran yang dilakukan Ojek Pangkalan. Dan pada saat dialog berlangsung, Kita tidak menemukan titik kejelasan yang saling menguntungkan antara kelompok Ojek. Itu sebabnya, kesepakatan untuk terus membuka ruang dialog menjadi poin dalam pertemuan kala itu,”jelasnya.


Namun belakangan, Ia melihat sudah mulai lebih terang-terangan Gojek mengambil posisi di Ternate. Beberapa pangkalan ojek pun masih sangat kuat dan menolak ojek Online beroperasi, di titik tertentu masih terlihat spanduk penolakan Gojek.
Dengan beragamnya pendapat teman-teman ojek pangkalan tentu akan berdampak pada iklim keamanan dan ketertiban di Kota ini. Semestinya Pemerintah lebih terbuka soal status dan izin keberadaan Gojek, sampaikan itu ke Publik, jangan terkesan lempar batu sembunyi tangan.
Sebagai organisasi kepemudaan yang turut terlibat pada kerja sosial dan Perjuangan atas kehendak rakyat, Ia meminta secara terbuka soal status keberadaan izin Operasional Gojek.

“Kami menginginkan semua komponen yang mengaspal di Kota Ternate ini terpenuhi hajat hidupnya dengan regulasi yang lebih jelas dan konsisten diberlakukan,”tandasnya.
Ia tidak mau, ojek pangkalan merasa dikucilkan oleh pemangku kepentingan, sebab diktahui bahwa hadirnya negara untuk menjamin hak-hak hidup rakyat, bukan hanya korporasi. Jangan menunggu ada masalah sampai saling hantam antar para tukang ojek, kemudian negara hadir sebagai kelompok “pengaman”, ini kan pola lama dan cenderung tidak begitu sehat dalam menjamin hak bernegara, apalagi rata-rata para tukang ojek pangkalan ini sudah lebih lama mengaspal dan hampir menggantungkan nasibnya sebagai Tukang Ojek Pangkalan.(Cr02/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: