Sandi Daun Kelor dan Pepaya Mencuat dalam Sidang AGK

Empat saksi memberikan keterangan dalam sidang AGK. Foto|Aul.

TERNATE-pm.com, Kepala Inspektorat Maluku Utara, Nirwan MT. Ali memberikan kesaksian di Pengadilan Tipokor, Pengadilan Negeri Kota Ternate dengan terdawka Abdul Gani Kasuba (AGK), Rabu (5/6/2024).

Jaksa Penutut Umum (JPU) KPK juga menghadirkan Pj Gubernur Malut, Samsuddin Abdul Kadir, Sekertaris Bapilitbangda, Idwan Hasbur Baha dan Suhardison Abdul Halik.

Sidang dipimpin Ketua PN Ternate, Romel Franciskus Tumpubolon didampingi empat hakim anggota, Haryanta, Kadar Noh, Samhadi dan R. Moh. Yakob Widodo.

Nirwan MT Ali menyampaikan keterangan atas kasus dugaan suap jabatan pada pejabat eselon II, menyusul dalam tahap penjaringan, posisinya sebagai anggota panitia seleksi.

Dalam proses seleksi, dirinya mengakui tidak ada yang menghubungi untuk meloloskan pejabat tertentu, namun diberitahukan secara langsung oleh Kepala BKD, Mifta Bay.

“Penyampaiannya secara lisan bahwa pak dub meminta untuk orang yang bersangkutan untuk diluluskan,” tuturnya.

Bahkan, Nirwan di hadapan majelis hakim terang-terangan mengatakan dirinya sempat dimintai uang oleh AGK dengan menggunakan kode beberapa jenis daun. Yaini daun kelor dan pepaya.

“Iya, pernah meminta tapi pakai kode daun, dan itu untuk beliau berobat," ungkap Nirwan saat memberikan keterangannya kepada majelis hakim.

Daun kelor sebagai kode meminta uang Rp65 juta. Sementara untuk daun pepaya uang diminta berjumlah Rp50 juta.

“Semua permintaan pakai kode baik daun kelor maupun daun pepaya itu saya tidak memberikan, karena saat itu saya juga belum punya uang,” ujarnya.

Sementara, Idwan Asbur Bahar, mantan Kabid Mutasi BKD Malut yang saat ini menjabat sebagai Sekertaris Baligbanda mengakui tidak ada perintah apapun terkait lelang jabatan.

Paslanya, posisinya saat itu hanya jabatan teknis untuk menindaklanjuti petunjuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Sebagai kepala bidang, kami memproses pengimputan untuk meminta rekomendasi ke KASN dan membuat perencanaan sampai pelaksanaan,” ujarnya.

Dirinya mengakui berkomunikasi dengan semua pejabat yang mengikuti seleksi, namun hanya sebatas pemberkasan yang kurang.

“Komunikasi iya ada, tapi hanya sebatas tanya berkas apa saja yang masih kurang untuk dilengkapi saja,” akunya.

Meski begitu dirinya mengakui, sempat mendapat perintah dari kepala BKD untuk menyesuaikan rekomendasi KASN.

“Kepala BKD juga berbicara melalai Handphone saya kepada tiga orang untuk menanggung uang perjalanan, karena belum ada anggaran.

“Tapi itu bentuk partisipasi saja,” jelasnya.

Total patisipasi yang diterima untuk perjalanan senilai Rp50 juta yang diberikan Adnan, Sarmin dan Daud Ismail.

“Kalau dirinci itu, pak Adnan berikan 10 juta, Sarmin berikan 10 dan Daud Ismail berikan 30 juta,” katanya.

Sementara itu, saksi keempat dari pihak swasta yakni Suhardison Abdul Halik mengakui, kehadirannya sebagai saksi di PN Ternate atas adanya transfer senilai Rp59 juta ke rekening ajudan terdakwa, Ramadhan Ibrahim.

“Saya berikan uang Rp50 juga melalui transfer ke rekening ajudan,” katanya.

Uang tersebut menurutnya, diberikan pada Januari 2024.

“Sebenarnya bukan saya, tapi rekening saya dipakai Saleh untuk mentransfer ke rekening ajudan AGK,” pungkasnya.

Dalam persidangan itu, ketua majelis hakim meminta JPU menghadirkan dua terdakwa lain yakni Ridwan Arsan selaku kepala BPJB dan ajudan mantan gubernur, Ramadhan Ibrahim.

Komentar

Loading...