Komisi I DPRD Kota Ternate Respon Protes Warga Kulaba

Ketua Komisi I Mochtar Bian bersama dua anggota DPRD sedang berdiskusi dengan lurah kulaba

TERNATE-PM.com, Menyikapi aksi protes yang dilakukan oleh puluhan warga kelurahan Kulaba Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate pada pembagian Bantuan Sosial (Bansos) Covid 19, kini Komisi I DPRD kota Ternate lakukan kunjungan kerja ke Kelurahan Kulaba, Jumat (8/5/2020).

Hal ini dilakukan, lantaran sejak Bansos tersebut dibagikan, terjadi aksi protes oleh puluhan warga yang mengaku tidak mendapatkan Bansos dan aksi tersebut sempat viral di pemberitaan media yang terekspos sampai di sosial media Facebook. Untuk itulah, Komisi I turun langsung guna menanyakan duduk persoalan kepada pihak Lurah Kulaba.

Ketua Komisi I Mochtar Bian, yang didampingi oleh anggotanya yakni Yamin Rusli dan Rustam Saribula mengatakan, kunjugan ini yang dilakukan guna mengecek langsung data yang ada dikelurahan, apakah sesuai pendataan atau ada kesalahan dalam pendataan.

"Dengan adanya kejadian kemarin, kami (komisi I) langsung turun mengecek ke kelurahan dan hasilnya setelah mendengar penyampaian dan penjelasan dari Lurah pun tidak ada masalah dan kami lihat data juga sudah sesuai prosedur semua,"kata Mochtar, kepada wartawan, Jumat (8/5/2020).

Menurutnya, ini hanyalah miskomunikasi antara pihak Kelurahan dan warga, karena kurangnya sosialisasi, sehingga terjadi kesalahpahaman saat pembagian bansos dilakukan.

"Kami juga sudah mendapat Informasi dari Lurah bahwa warga di Kulaba cukup banyak penerima bantuan dari pusat hampir 200 orang dan data juga sudah falid, dan untuk nama-nama yang belum terdaftar maka akan didata kembali,"ujarnya.

Sementara itu Lurah Kulaba, Abjan Hasyim ketika diwawancara menyebutkan, pembagian Bansos yang dilakukan oleh Dinsos kota Ternate sudah sesuai data. Dia juga mengaku, pada saat pembagian pihak kelurahan hanya mendampingi Dinsos dan Tim Covid 19 kelurahan kulaba.

"Data kan diambil oleh ketua-ketua RT dan RW dan ada sekitar 300 lebih yang diajukan namun yang diakomodir oleh Dinsos hanya 76 KK, sehingga warga yang tidak dapat akhirnya melakukan protes,"ujarnya.

Dia juga menyesalkan kejadian tersebut, terlebih lagi dia dituduh tebang pilih dalam pembagian bansos, padahal data warga yang akomodir yakni Dinsos kota Ternate bukan Kelurahan.

"Saya dibilang tebang pilih, padahal saya saja domisili Kelurahan Tobololo dan saya tidak ada keluarga dekat di Kulaba, bagaimana saya bisa disebut pilih kasih atau tebang pilih,"keluhnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan, data yang ada dikelurahan sebelumnya sudah dua kali dilakukan revisi karena ketika diperiksa oleh Dinsos ternyata banyak warga yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selain itu ada juga warga yang memiliki pekerjaan PNS, sehingga secara otomatis data langsung diganti dengan warga yang belum pernah mendapatkan bantuan dan tidak mampu.

"Jadi yang kami ajukan 300 lebih itu yakni warga yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, namun begitu di Dinsos yang diakomodir hanya 76 KK, jadi itu yang berwenang Dinsos, kami kelurahan hanya mendampingi saja,"pungkasnya. (sam/red)

Komentar

Loading...