Komisi I DPRD Taliabu Minta DPMD Tertibkan Penyaluran BLT

Sukardinan Budaya

TALIABU-PM.com, Ketua komisi satu anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), Kabupaten Pulau Taliabu, Sukardinan Budaya meminta kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) Pulau Taliabu, Mansuh Mudo untuk segera menertibkan penyaluran bantuan langsung tunai yang dianggarkan melalui APB-Des di 71 Desa.

"Terdapat penyaluran bantuan langsung tunai (Blt), yang hapir di semua desa yang berada wilayah Kabupaten Pulau Taliabu yang sudah menyalurkan BLTnya bermasalah karena penyaluran yang tidak tepat sasar, bahkan Istri Kades dan para aparat desa juga ikut mendapatkan BLT"beber Sukardinan Budaya, Ketua Komisi I DPRD Pulau Taliabu, rabu (13/5) siang kemarin.

Kata dia, informasi tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) yang tertuang dalam Permendes PDTT No. 6 tahun 2020 Perubahan atas Permendes PDTT No. 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 mengatur gampang yang menerima DD Rp 800 juta mengalokasikan BLT maksimal sebesar 25 persen dari jumlah total DD yang diterima. Selanjutnya, desa yang menerima DD Rp 800 juta sampai Rp 1,2 miliar mengalokasikan BLT maksimal 30 persen dari total DD yang diterima. Lalu, desa yang menerima DD Rp 1,2 miliar mengalokasikan BLT maksimal 35 persen.

"Besaran BLT-DD yang diterima keluarga rentan sampai keluarga penerima manfaat (KPM) di luar penerima bansos PKH dan program bantuan pangan atau BPNT dan KPM yang tidak masuk ke dalam Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) per bulan Rp 600 ribu per keluarga, bukan per orang, jadi kalau suami aparat desa, istrinya tidak boleh dapat karena wajib penerima BLT DD sudah ada kriterianya"terangnya.

Dijelaskan, 14 kriteria tersebut ialah  luas lantai <8m2/orang, lantai tanah/bambu/kayu murah, dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester, buang air besar tanpa fasilitas/bersama orang lain, penerangan tanpa listrik, air minum dari sumur/mata air tak terlindung/sungai/air hujan, bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah, konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali per minggu, satu setel pakaian setahun, makan 1-2 kali per hari; tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik, sumber penghasilan KK petani berlahan <500m2, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah kurang dari Rp 600 ribu per bulan, pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD, dan terakhir, tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu.

Berrdasarkan dengan 14 standar penerima BLT-DD yang harus dipenuhi para wajib penerima, untuk itu kami meminta agar DPMD dapat memantau dan mengevaluasi langsung penyaluran BLT-DD kepada wajib penerima. "Kami warning kepada semua kepala desa bahwa jangan coba-coba memberikan BLT kepada aparat desanya sendiri, jika terdapat dilapangan dan laporan dari masyarakat maka kades yang bersangkutan akan langsung kami proses sesuai dengan aturan yang berlaku"tegasnya, (Cal/red)

Komentar

Loading...