Komisi III DPRD Pantau Perkembangan Pendidikan di Kota Ternate

Kunjungan kerja Komisi III Kota Ternate di SMP N 1 Kota Ternate

TERNATE- PM.com, Komisi III DPRD Kota Ternate melakukan kunjungan Kerja di SMP N 1 Kota Ternate yang melibatkan PGRI Kota Ternate, MKKS dan juga Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailusy.

Dalam pertemuan atau kunjungan kerja Komisi III DPRD Kota Ternate membahas terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran daring maupun luring, pembahasan pencairan dana Bosda dan juga skema pembelajaran sekolah SD maupun SMP dalam menghadapi tahun ajaran baru.

Dalam kunjungan kerja tersebut Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate Anas U. Malik mengungapkan, setelah mendengar masukan dari kepala-kepala sekolah maupun dari PGRI Kota Ternate bahwa sekolah yang ada di Kota Ternate sudah mempunyai skema pembelajaran daring maupun luring, baik itu SD dan SMP. Namun harus didukung oleh pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan kota Ternate dalam menentukan kebijakan perencanaan di setiap sekolah yang ada di Kota Ternate.

"Setiap sekolah itu sudah mempunyai skema dalam melakukan proses pembelajaran dimasa pandemi Covid-19, namun harus ada kebijakan dan dorongan dari pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan untuk efektifitas pembelajaran dimasa pandemi," kata Anas, Selasa (9/6/20) di ruang Aula SMP N 1 Kota Ternate.

Dimasa pendemi kata Anas, setiap sekolah juga harus siap melakukan proses belajar mengajar melalui sistem daring. Namun sudah dijelaskan oleh guru-guru bahwa tiap sekolah sekarang melakukan proses belajar mengajar melalui aplikasi WahtApp dan media sosial lainnya.

"Selama proses pembelajaran daring, tugas yang diberikan hampir semua siswa mengerjakan. Ada sekitar 90 persen siswa yang membuat tugas yang diberikan oleh guru-guru, baik itu Paud, SD dan SMP," pungkasnya.

Disisi lain, pihaknya juga meminta pada pemerintah agar pola pembelajaran sebelumnya dilakukan menggunakan WhatsApp atau media sosial lainya beralih ke model pembelajaran melalui aplikasi Zoom, sehinga guru bisa bertatap muka dengan siswanya, namun disitulah ada pengangaran dari pemerintah.

Bukan hanya peroses pembelajaran melalui daring saja akan tetapi juga akan mendesak pemerintah agar melakukan pengawasan dan mendukung proses belajar luring di daerah yang masih terkendala jaringan, seperti Batang dua, Pulau Hiri dan Moti. "Kita harus memastikan apakah guru-guru itu punya komitmen, apakah guru-guru datang langsung menemui siswanya di rumah atau seperti apa, itu nanti kami minta penjelasan dari dinas pendidikan," ungkapnya.

Saat ini bagaimana memikirkan metode dan mekanisme yang tepat dalam rangka melaksanakan sekolah di tengah pandemi, apakah dilakukan sekolah dengan jaga jarak atau dengan cara pemberlakukan jam belajar, misalnya waktu proses belajar mengajar diatur sedemikian rupa atau penambahan kelas.

Karna itu Komisi III DPRD Kota Ternate menyampaikan apresiasi kepada, PGRI, MKKS dan seluruh sekolah di Kota Ternate terhadap pelayanan pendidikan dimasa pandemi Covid-19. Walaupun banyak kendala yang dihadapi.

Namun saat ini, kata Anas Pemerintah juga tidak konsisten dalam hal pendidikan yakni salah satu paradigmanya adalah setiap tahun bosda menurun, dan kurangya persiapan sumberdaya pendidik di Kota Ternate dalam hal menghadapi situasi pendemi Covid-19.

"Hal itu bisa terwujud apabila pemerintah juga harus menyukseskan dalam rangka memplot anggaran untuk kepentingan pendidikan di kota ternate," ungkapnya.

Anas menegaskan, pada tahun anggaran 2021 DPRD Kota Ternte akan mendorong peningkatan dana Bosda pada pemerintah dalam hal memfasilitasi biaya oprasional pendidikan di Kota Ternate yang lebih terjamin.

"Untuk itu kami juga butuh dukungan dari kepala-kepala sekolah, PGRI dan MKKS yang ada di kota ternate untuk mendorong pemerintah agar biaya operasional pendidikan di Kota Ternate untuk ditingkatkan pada tahun anggaran 2021," harapnya. (Ris/red)

Komentar

Loading...