Komisi III Hentikan Proyek ‘Siluman’ di Lokasi STQ

= Proyek timbunan di Lokasi STQ Nasional yang dihentikan Komisi III Deprov Malut

Julkifli: Penimbunan Itu Tanpa Mekanisme Tender

SOFIFI-PM.Com, Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Malut resmi menghentikan proyek milik Biro umum dan perlengkapan Setdaprov Malut, yakni penimbunan di lokasi STQ Nasional, tepatnya di samping Masjid Raya Sofifi.

Keputusan menghentikan proyek
penimbunan tersebut dikarenakan tidak termuat dalam skema pembangunan yang ada
dalam Anggaran Pendapan Belanja Daerah (APBD) 2020. Komisi III menilai, proyek penimbunan
tersebut dikerjakan tanpa mekanisme tender alias siluman atau illegal.

”Hasil konfirmasi
dengan Dinas PUPR Malut, bahwa anggaran untuk pembangunan fisik masjid raya
Sofifi itu, tidak termasuk penimbunan. Bahkan Dinas PUPR sendiri tidak tau soal
penimbunan di lokasi STQ tersebut,” jelas Wakil Ketua Komisi III Deprov Malut
Zulkifli H Umar saat dikonfirmasi wartawan Posko Malut melalui telepon seluler
kemarin (27/2).

Gubernur Malut saat meninjau lokasi proyek STQ beberapa waktu lalu

Politisi PKS itu
menjelaskan, berdasarkan penjelasan Karo Umum dalam rapat bersama dengan Komisi
III terungkap bahwa ternyata penimbunan di lokasi STQ tersebut atas perintah
lisan dari Wakil Gubernur Malut M. Al Yasin Ali. “Awalnya, lokasi STQ ini di
Desa Durian namun dipindahkan di samping masjid raya Sofifi. Penimbunan lokasi
STQ itu karena perintah dari wagub, dan rencana anggarannya dianggarkan di
APBD-P 2020. Namun,yang pasti langkah yang diambil salah sehingga kami hentikan
sementara,” tegasnya.

Julkifli mengatakan,
penghentian sementara tersebut bukan berarti menghalangi setiap pembangunan di
wilayah Sofifi. “Kalau memang STQ itu kegiatan nasional maka harus dikoordinasikan
dengan DPRD Malut. Jika tidak termuat dalam APBD induk maka dilakukan
mendahului APBD-P,  dan itu harus
dilakukan lelang. Sekali lagi, bukan kami menghalangi, namun harus berdasarkan
mekanisme dengan berkoordinasi dengan DPRD Malut untuk usulan mendahului APBD-P
jika memang sangat urgen lantaran kegiatan nasional,” ujarnya.

”Kami kira, kegiatan
penimbunan itu bagian dari proyek masjid raya yang nilai Rp 38 miliar itu.
Padahal, penjelasan dari Dinas PUPR, anggaran masjid raya Sofifi itu fokus pada
fisik dan tidak ada penimbunan,” ungkapnya seraya mengaku, dalam rapat itu,
Karo Umum juga bersepakat menghentikan sementara program penimbunan itu jangan
sampai timbul masalah lebih besar.

”Setelah penghentian ini, kami tunggu usulan
dari Pemerintah, kalau memang itu kegiatan nasional yang sangat urgen,” kata
Zulkifli mengakhiri. (iel)

Komentar

Loading...