poskomalut.com
baner header

Konoras Angkat Bicara Soal Polemik Wali Kota Dan Wawali

TERNATE-PM.com, Menyikapi polemik ketidakharmonisan hubungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencuat di publik berapa hari belakangan ini, maka sebagai warga kota Ternate, Muhammad Konoras merasa perlu memberikan sebuah titipan harapan agar publik atau warga kota Ternate tidak terlalu risau dengan polimik ini yang ujungnya merugikan pelayanan publik.

Muhammad Konoras mengatakan, baginya meskipun pada saat Pilkada lalu dirinya tidak mendukung pasangan Tauhid-Jasri, tetapi ketika pasangan ini sudah dilantik maka kedua pasangan ini adalah Wali kota untuk seluruh warga Kota Ternate.

“Perlu bagi saya harus memberikan pertimabamg agar tata kelola pemerintahan ini berjalan dengan baik,” kata Konoras, Kamis (22/7/2021)

Patut dipahami oleh publik bahwa tugas dan Wewenang Wakil Kepala Daerah/ Wakil Walikota menurut Pasal 66 ayat (1) huruf c adalah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila Kepala Daerah berhalangan sementara atau menjalani masa tahanan sementara dan tugas tugas lainnya berdasarkan keputusan kepala daerah / walikota.

“Dengan demikian dari aspek hukum administrasi negara seluruh kewenangan strategi termasuk pergantian atau mutasi para Kepala Dinas / SKPD tidak ada kewenangan bagi Wakil Wali kota untuk memutuskannya,” ucapnya.

Sehingga, kepada Wali kota dan Wakil Wali diharapkan agar bersama-sama untuk bisa membangun kota Ternate lebih baik lagi tanpa harus mengeluh ke publik tentang hal-hal yang bersifat urgen berdasarkan kewenangan yang ada pada posisi masing-masing baik sambil mengendapankan tugas dan fungsi masing- masing.

“Dan kepada semua Tim sukses saya berharap agar berikan lah kesempatan kepada Walikota dan wakil walikita utk memimpin Kota ini yang lebih baik lagi berdasarkan tugas dan wewenang masing,” ujarnya.

Soal pergantian Kepala Dinas PUPR yang sumber pemicu ketidak Harmonisan Wali Kotamenurut menurut Konoras adalah kewenangan mutlak Walikota dan tdk ada kewajiban utk meberitahukan atau mengajak Wakil untuk memutuskan “Karena itu wewenang Wali Kota,” terangnya.

Terkait dengan ketentuan yang memberikan kewenangan bersyarat pada kepala daerah untuk mengambil keputusan pergantian kepala SKPD setelah 6 bulan dilantik baru bisa menggantikan Pejabat struktural termasuk kepala dinas. bagi Konoras, ketentuan tersebut bukan bersifat imperatif/ wajib, melainkan ketentuan bersyarat, artinya harus mendapat persetujan dari Mendagri.

Tetapi jika Kepala Daerah berkehendak dan sangat urgen untuk dilakukan pergantian maka dibolehkan. Sepanjang dari aspek hukum Wali Kota bisa memberikan dasar dan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Sehingga, jika pergantian kepala Dinas PUPR mengacu pada Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang disiplin ASN maka menurut saya itu bisa dibenarkan,” pungkasnya.(Sm/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: