Peradi Bakal Tempuh Jalur Hukum Jika Tak Minta Maaf

Konoras: Posbakumdin Tak Perlu Urus Dapur Orang Lain

Muhammad Konoras

TERNATE-PM.com, Muhammad Konoras, ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Ternate menegaskan pertama-tama perlu dipahami bahwa pengangkatan dan pelantikan serta pengambilan sumpah advokat baru didepan sidang terbuka ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara (Malut) adalah hak sepenuhnya organisasi Peradi sesuai dengan syarat-syarat yang baik ditentukan didalam UU maupun ketentuan peraturan yang di keluarkan oleh organisasi Peradi itu sendiri.

"Oleh karena itu maka sangat lucu dan aneh, kalau organisasi lain seperti Posbakumadin menyoroti perihal pelantikan atas Burhan Abdurahman, sebagai advokat muda, bagi saya semestinya organisasi seperti Posbakumdin harus mengurus dirinya sendiri dan tidak perlu mengurus dapur orang lain,"kata Ketua Peradi Kota Ternate Muhammad Konoras, melalui via henpond, Rabu (16/12/2020).

Menurutnya, karena organisasi advokat Peradi itu dibentuk berdasarkan versi UU No 18 Tahun 2003. tentang Advokat jo putusan MK No 014 / PUU IV / 2006 tanggal 30 November 2006 , yang menyatakan bahwa hanya Peradi lah sebagai wadah tunggal yang memiliki 8 kewenangan yang salah satunya adalah menyeleksi advokat para sarjana hukum untuk menjadi advokat baru dan menguji kemampuan para sarjana hukum untuk menjadi advokat.

"Jadi kalu Organisasi Posbakumdin mempersoalkan pelantikan Burhan sebagai advokat yang nota bene masih berstatus wali kota yang telah berakhir masa jabatan paska penetapan KPU atas kemenangan pihak lain dalam Pilwako maka Burhan dapat dikualifisir sebagai orang yang melaksanakan sisa akhir tugas dan yang paling terpenting adalah Posbakumadin harus mampu membedakan Burhan sebagai pribadi dan Burhan selaku walikota, pelantikan Burhan oleh DPN Peradi kemarin adalah Burhan selaku pribadi dan atau bukan sebagai walikota,"ujarnya.

Lanjutnya, sebelumnya DPN Peradi meminta kepada Burhan Abdurahman untuk membuat surat pernyatan kalau ingin dilantik sebagai Advokat dan sudah dipenuhi oleh Burhan Abdurahman dalam bentuk surat pernyataan. Sehingga itu organisasi diluar Peradi jangan terlalu bernafsu untuk mengurus dapur orang lain yang terkesan tidak bermatabat dan tidak beretika.

"Posbakumdin sebagai lembaga hukum non pemerintah wajib tunduk dan taat pada peraturan organisasinya sendiri bukan malah mengurus kepentingan organisasi orang lain. lebih lucu lagi adalah Rusdi Bachmid dengan hanya membaca surat ketua Pengadilan Tinggi tanpa mengkroschek kebenarannya lantas menyatakan. Bahwa kami telah melantik advokat dibawah umur, ini adalah fitnah yang keji dan kami Tim Hukum Peradi telah mempertimbangkan untuk melaporkan yang bersangkutan ke pihak yang berwajib (Polisi) jika yang bersangkutan tidak meminta maaf, karena telah memfitnah organisasi kami,"pungkasnya. (Sam/red)

Komentar

Loading...