KPK Dikabarkan Segera Panggil Oknum Anggota DPRD Malut

Gedung KPK RI.

TERNATE-pm.com, Penangkapan, penahanan dan penyidikan kasus oknum petinggi tambang di Maluku Utara, Stevi Thomas, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi menyeret sejumlah pelaku lain.

Seorang sumber terpercaya poskomalut.com, yang ditemui Minggu (21/1/2024) menyebutkan, penangkapan petinggi PT Trimega Bagung Persada tersebut, selain terkait Izin Usaha Tambang (IUP), juga terkait aliran dana milik Stevi yang diduga mengalir ke beberapa oknum anggota DPRD Provinsi Maluku Utara.

Lantaran itu, penyidik KPK dikabarkan dalam waktu dekat akan melayangkan panggilan kepada oknum anggota DPRD tersebut untuk dimintai keterangan.

Seperti diberitakan belum lama ini, Stevi Thomas masuk dalam daftar tujuh tersangka operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam dugaan suap pengadaan barang jasa di Maluku Utara, Senin 18 Desember 2023 lalu.

Stevi ditangkap dalam operasi senyap KPK bersamaan eks Gubernur Maluku Utara, KH Abdul Gani Kasuba (AGK), tiga pimpinan organinasi perangkat daerah (OPD), ajudan gubernur, RI dan satu pihak swasta.

Komisi antirasua itu mengungkapkan peran Stevi dalam OTT adalah memberi sejumlah uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan dan pembangunan jalan yang melewati perusahaanya.

Setelah diperiksa secara intensif, KPK mengumumkan status hukum mereka pada Rabu 20 Desember 2023.

Menanggapi informasi Stevi yang menjadi tersangka kasus korupsi, pihak menejemen memberikan klarifikasi.

"Kami sangat prihatin mendengar Bp. Stevi Thomas selaku direktur Perseroan, disebut sebagai salah satu tersangka oleh KPK sehingga perlu menjalani proses investigasi lebih lanjut,” ungkap Franssoka Sumarwi, Corporate Secretary dalam keterangan yang diterima awak media setelah pengumunan tersangka.

Kata Franssok, perseroan patuh dan taat kepada semua peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Pihaknya berkomitmen untuk kooperatif sepenuhnya dalam proses penyelidikan yang sedang berlangsung ,dan berharap permasalahan hukum yang dijalani Stevi segera selesai dengan baik.

“Kami sampaikan juga bahwa kasus hukum yang sedang terjadi tidak berdampak secara signifikan pada kegiatan perseroan, baik secara operasional maupun keuangan. Perseroan akan tetap menjalankan seluruh program dan strategi sesuai dengan target,” tukasnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, AGK dalam jabatannya menentukan siapa saja pihak kontrator yang dimenangkan dalam lelang proyek.

Alexander menyebut, proyek infrastruktur di Maluku Utara mencapai Rp500 miliar, bersumber dari APBN. Eks gubernur dua periode itu diduga memerintahkan bawahannya untuk memanipulasi progres proyek seolah sudah selesai di atas 50 persen agar pencairan anggaran bisa dilakukan.

"Bukti permulaan awal terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah Rp2,2 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi AGK, berupa penginapan di hotel dan membayar kesehatan yang bersangkutan," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam jumpa pers.

Adapun, pimpinan OPD yang menjadi tersangka adalah Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Malut berinisial AH, Kepala Dinas PUPR berinisial DI, Kepala BPPJ Malut berinisial RA dan ajudan Abdul Gani inisial RI serta ST alias Stevi Thomas dan KW dari pihak swasta.

Komentar

Loading...