poskomalut.com
baner header

KPK Tegaskan Pemkot Ternate Pentingnya Implementasi BPHTB Online

JAKARTA-PM.com, Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diwakili Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan (Korgah) Wilayah I mengingatkan pentingnya untuk segera menerapkan sistem daring pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB _Online_ kepada Pemerintah Kota Ternate. Hal ini disampaikan dalam rapat monitoring pemerintah daerah (Pemda) se-Provinsi Maluku Utara (Malut) secara daring, pada Jumat (14/8/2020).

“Kami meyakini, kalau kita sepakat untuk mengoptimalkan pajak daerah, itu sangat bisa. Ini sekali lagi bukan soal bisa atau tidak bisa, ini soal mau atau tidak. Bahkan Kota Ternate, Kota terbesar di Provinsi Maluku Utara, belum melaksanakan host-to-host antara Pusdatin BPN dengan Pemkot Ternate,” ujar Ketua Satgas Korgah Wilayah I KPK Maruli Tua, melalui pres rilis yang dikirim ke Poskomalut.com, Jumat (14/8/2020) malam.

Menurutnya, seperti yang diakui sekretaris Daerah Kota Ternate Jusuf Sunya, yang baru beberapa bulan menjabat, merespon terkait dokumen legal pajak daerah dan inovasi daerah. Pihaknya juga siap bekerja sama dan mendukung keberhasilan program tersebut.

“Kami memastikan akan memenuhi semua kebutuhan dokumen legal yang diperlukan guna memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik,”ujar Maruli sambil meniru percakapan Jusuf Sunya.

Lanjutnya, selain mendorong segera diimplementasikannya BPHTB _online_, KPK juga mempertanyakan keseriusan dan komitmen pemda dalam hal optimalisasi pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan belum semua pemda mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

“Saat ini diketahui baru 4 pemda yang mengeluarkan, yaitu Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Timur, Kab. Pulau Morotai, dan Kab. Pulau Taliabu,” jelasnya.

Maruli juga mengingatkan, terkait piutang tunggakan pajak daerah. Berdasarkan catatan KPK, piutang atau tunggakan pajak PBB-PKB se-provinsi Maluku Utara tidak kurang dari Rp194,3 Miliar. Piutang tertinggi ada di Pemprov Maluku Utara sebesar Rp169 Miliar. Sedangkan piutang pajak 10 pemda lainnya pada kisaran angka antara Rp342 juta sampai dengan Rp. 8 Miliar.

“Kami berharap segera dikeluarkan Perkada terkait KSWP sebagai dasar hukum untuk mendongkrak angka kepatuhan wajib pajak,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Maruli juga menekankan pentingnya sistem integrasi _online_ sebagai instrumen kolaborasi antar pemda. Sistem pendapatan _online_ apapun yang saat ini sudah digunakan oleh pemda, sebut Maruli, hanya tinggal koneksi aplikasi perizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Sedangkan tambah Maruli, bahwa pernyataan Kepala BPKAD Provinsi Malut menyampaikan kendala mengapa hingga saat ini belum terintegrasi dengan DPMPTSP. Menurutnya, salah satunya karena Dinas Informasi dan Komunikasi belum menyediakan aplikasi untuk pengintergrasiannya. Sebelum menutup rapat, Maruli mengingatkan agar seluruh OPD terkait saling berkoordinasi dan bersinergi.

“Saya meminta bagi Pemda yang belum melakukan, diharapkan segera menerbitkan Perkada KSWP dan melaksanakan integrasi _host-to-host_ antara OPD pendapatan dengan DPMPTSP dan OPD pelayanan publik lainnya,”pungkasnya. (sam/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: