KPU-Bawaslu Tikep Mentahkan Tudingan SALAMAT  

Kuasa Hukum Paslon Aman pada sidang MK kemarin

TIDORE-PM.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kota  Tidore Kepulauan (Tikep) mematahkan semua tudingan yang termuat dalam dalil tuntutan paslon Salahuddin Adrias-Muhammad Djabir Taha (SALAMAT) pada siding di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (8/2). Sidang dengan agenda pemeriksaan persidangan mendengarkan jawaban termohon, keterangan bawaslu, keterangan pihak terkait dan pengesahan alat bukti.

Sidang yang dipimpin langsung hakim ketua  MK Arief Hidayat di Gedung MK lantai 4 tersebut, baik  KPU selaku teromohon dan Bawaslu selaku pihak terkait bersama kuasa hukum paslon Capt H Ali Ibrahim-Muhammad Sinen (AMAN) membantah seluruh tudingan sebagaimana termuat dalam dalil pemohon paslon SALAMAT. “Soal keterlibatan ASN dan persoalan penggunaan APBD itu bukan tugas KPU menjawab tapi bawaslu,’’kata kuasa hukum KPU Tikep Hendra Kasim, dalam pembukaan penyampaian jawaban selaku pihak termohon di hadapan hakim MK.

Hendra Kasim menegaskan, terhomon tidak mengetahui pasti tentang keterlibatan ASN sebagaimana dalil  pemohon SALAMAT. Sebab, tidak memuat tentang persoalan penyelenggara, masalah keterlibatan ASN ranahnya bawaslu. Selain itu apa yang dituduhkan kepada KPU tidak benar seluruhnya, karena rekapitulasi perhitungan sampai selesai berjalan lancar. “Persoalan pemilih yang mencoblos menggunakan KTP diakomodir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilaksanakan melalui KPU. Soal saksi yang dianggap tidak menandatangani berita acara hanya terjadi di  tingkat kecamatan oleh saksi pasangan nomor urut 1 Basri Salama-M Guntur Alting, yakni Kecamatan Oba Selatan dan Kecamatan Tidore Timur, karena tidak hadir dalam rekapitulasi,’’ beber Hendra.

Untuk itu, selaku pihak termohon meminta majelis hakim untuk menolak seluruh dalil paslon SALAMAT dan memberlakukan keputusan KPU Nomor: 340/PL.02.6-Kpt/8272/KPU-Kot/XII/2020 yang menetapkan paslon Basri Salama-Muhammad Guntur Alting (BAGUS) memperoleh 16.251 suara, paslon Ali Ibrahim-Muhammad Senin (AMAN) memperoleh 29.320 suara dan paslon Salahuddin Adrias-Muhammad Djabir Taha (SALAMAT) memperoleh 19.552 suara. “Uraian peristiwa dan dalil Salamat seluruhnya tidak berdasar dan  mengada-ngada. Prinsipnya adalah seluruh proses pemilihan sampai perhitungan di 221 TPS sampai selesai sesuai prosedur dan tidak ada masalah,’’ tegas Hendra.

Sementara itu, Kordiv Hukum Bawaslu Tikep, Amru Arfa mengungkapkan, selama proses pengawasan sampai penetapan hasil pilkada, bawaslu tidak menemukan adanya temuan maupun laporan dari masyarakat, baik soal pengarahan seluruh ASN, pencairan beberapa dana untuk kepentingan politik maupun penggunaan kewenangan jabatan dalam pilkada lalu.

Sementara kuasa hukum DPP PDI-Perjuangan  Erna, yang didampingi Iskandar Jois Sangadji, menekankan agar dalil paslon SALAMAT tidak bisa diputuskan oleh hakim MK. Sebab, ada lembaga yang berkompoten dalam masalah penggunaan anggaran.

“Seluruh dalil termohon dinilai eror inpersonal, permohonan pemohon suatu kesalahan dalam menempatkan pihak  yang bersengketa, tidak ada satupun dalil  menunjukan bukti kecurangan pilkada. Pengurangan maupun penggelambungan suara tidak ada satupun,’’ urai Erna.

Setelah mendengarkan jawaban seluruh pihak terkait, hakim ketua Arief Hidayat mengatakan akan melaporkan seluruh rangkaian persidangan ini pada rapat permusyawarah hakim. Para pihak tinggal menunggu informasi dari kepaniteraan apakah perkara ini lanjut pada pemeriksaan saksi ahli dan bukti atau sudah dapat diselesaikan pada sidang hari ini. (mdm/red)

Komentar

Loading...