Kristian Wuisan Somasi Pemprov Malut Gegara Utang Rp2 Miliar, Hendra: Saya Akan Bongkar di KPK

Hendra Karianga.

TERNATE-pm.com, Kristian Wuisan melayangkan somasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) gegara utang yang tak kunjung dibayar.

Pengacara Kristian, Hendra Karianga mengatakan Pemprov Maluku Utara memiliki utang kepada kliennya sebesar Rp2 miliar yang dipinjam pada 2017 lalu.

"Pinjamannya itu diberikan dengan catatan Pemprov Maluku Utara akan segera mengganti, ternyata sampai hari ini tak dikembalikan, dan itu sudah menjadi materi pemeriksaan KPK," ungkap Hendra kepada poskomalut.com di Ternate, Kamis (8/2/2024).

"Mengapa saudara Wuisan ditangkap? Karena dia diduga memberikan uang kepada gubernur waktu itu, tapi sebenarnya bukan kepada gubernur, karena bukti transfer itu saudara Wuisan transfer langsung ke kas umum daerah, berarti ke pemerintah provinsi," jelasnya.

Lanjut Hendra, jika utang itu tak diselesaikan atau dibayar, maka dirinya akan terus fight. Entah itu ke plt gubernur atau pun kepala dinas.

"Karena tanggung jawab hukum itu tanggung jawab pemerintah provinsi. Jangan pada waktu susah pinjam uang. Sekarang sudah enak-enak tidak mau kembalikan. Terus klien saya yang dikorbankan,” cetusnya.

Kata dia, itu sikap yang tidak adil terhadap klienya. Ia meminta dengan tegas pemerintah provinsi harus bertanggungjawab.

“Bertanggungjawab dong. Uang itu masuk ke kas umum daerah, bukan orang per orang. Ingat loh, itu disetor ke kas umum daerah,” tegas Hendra.

Hendra menerangkan, kenapa uang itu disetor, karena menurut informasi pada waktu itu ada temuan BPK, maka untuk menutupinya kliennya yang menanggungi.

"Sekarang saya minta pertanggungjawaban, kalau tidak dikembalikan saya akan proses, akan fight," terangnya.

Hendra juga mengancam akan membongkar hal itu ke KPK jika ada pemeriksaan lanjutan terhadap kliennya.

"Dan ini saya akan dalami pada pemeriksaan selanjutnya. Saya akan bongkar ini kalau tidak diselesaikan," ancamnya.

Ia pun memberikan waktu selama 14 hari kepada Pemprov Maluku Utara untuk segera mengembalikan uang tersebut.

Kalaupun tak dikembalikan ia akan tindaklanjuti ke KPK jika ada unsur tindak pidana korupsi. Apabila memenuhi unsur penipuan, maka dirinya akan ke Bareskrim Mabes Polri.

"Jangan dibiarkan ketidakadilan ini. Keuangan daerah kok dikelola seperti kios pinjam-pinjam uang. Klien saya dirugikan, dan ditahan di KPK,” tukasnya.

Komentar

Loading...