KSS Desak Pemerintah Seriusi Pencemaran Sungai Sagea dan Bokimaruru

Unjuk rasa Koalisi Save Sagea di depan kediaman Gubernur Maluku Utara, Kh Abdul Gani Kasuba di Ternate, Senin (4/9/2023).

TERNATE-pm.com, Koalisi Save Sagea (KSS) Kota Ternate menuntut Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah bertanggungjawab atas pencemaran Sungai Sagea-Bokimaruru yang berubah warna, akibat limbah perusahaan tambang.

Tuntutan itu disampaikan Koalisi Save Sagea saat unjuk rasa di depan Kediaman Gubernur Maluku Utara, Kh Abdul Gani Kasuba di Ternate, Senin (4/9/2023).

Koordinator Koalisi Save Sagea, Alvian Salim dalam orasinya mengatakan, aliran sungai Sagea sampai ke hulunya sungai bawah tanah Gua Bokimaruru saat ini mengalami perubahan warna keruh kecokelatan. Seperti tercampur sendimaen tanah dari sisa produksi nikel, sehinga masyarakat sekitar yang hidup berdekatan dengan sungai merasakan dampaknya.

Menurut Alvias, masalah pencemaran lingkungan perlu ditilik lebih serius pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Maluku Utara.

Dugaan pencemaran sungai Sagea ini berasar dari pembukaan lahan perusahaan.

“Karena lokasi konsesi mereka berada di atas aliran sungai yang terhubung dan mengalir ke kawasan kars Sagea melewati Goa Bokimaruru dan keluar ke sungai Sagea,” ujarnya.

Bahkan, hal itu pernah diakui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Halmahera Tengah, bahwa pencemaran sungai Sagea tergolong fatal karena membawa endapan lumpur yang terindikasi bersumber dari kegiatan produksi pertambangan.

Selain itu, lanjut dia Sagea saat ini tak luput dari intaian investasi. Desa yang luas wilayahnya 2, 276, 90 Km2 ternyata sekitar 66 persen wilayahnya telah di konsesi oleh PT Frist Pasifik Mining (FPM) yang memiliki luas wilayah konsesi 280.00 Ha,

Selain itu ada juga PT Karunia Sagea Mineral (KSM) yang luas konsesi 1,255.50 Ha dengan komoditas Batu gamping yang berada di wilayah danau Legaelol.

Di Sagea, bukan persoalan hanya pada hutannya saja, karst Bokimaruru juga tak luput dari kehancuran. Sehingga dari pertengahan Agustus sampai saat ini, sungai menjadi tercemar, dan justru berdampak besar bagi 1.995 jiwa penduduk Desa Sagea.

Mewakili Koalisi Save Sagea, Alvian meminta  perusahan yang beroperasi di wilayah Sagea menghentikan aktivitasnya sebelum ada hasil investigasi yang valid dari pihak berwenang.

“Selain itu, harus dilakukan penyidikan dan penegakan hukum lingkungan terhadap pihak yang terbukti mencemari sungai,” cetusnya.

Lebih lanjut Alvian menegaskan, pemerintah perlu mendorong adanya kebijakan perlindungan kawasan karst dan DAS Sagea, mengingat keduanya adalah ekosistem yang memiliki fungsi ekologis penting bagi keberlangsungan hidup orang Sagea.

Komentar

Loading...