La Ode Zidil Desak DPRD Taliabu Percepat Paripurna Pemberhentian Bupati

La Ode Zidil.

BOBONG-PM.com, Meskipun masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Aliong Mus-Ramli yang tinggal menghitung hari. Namun, hingga saat ini anggota DPRD belum menggelar paripurna pemberhentian bupati dan wakil bupati.

Melihat itu, aktivis dan pemuda Kabupaten Pulau Taliabu, La Ode Zidil mendesak DPRD Pulau Taliabu segera menggelar sidang paripurna pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu sesuai dengan perintah Mentri Dalam Negeri yang diterbitkan pada tanggal 3 Februari 2021, Nomor : 120/738/OTDA.

"DPRD Pulau Taliabu seolah bungkam terhadap intruksi Mendagri. Sebab, sampai saat ini belum juga melaksanakan sidang paripurna terkait dengan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kab. Pulau Taliabu," tutur La Ode Zidil.

Mantan Pj. Ketua Umum HMI Cabang Ternate itu menjelaskan, dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena berakhir masa jabatannya.

"Ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23 Tahun 2014 tentang emerintahan daerah, itukan jelas. Selanjugnya diatur dalam pasal 131 ayat (4) PP 49 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP 6 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menegaskan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah," urainya.

Untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, lanjut Zidil, bupati/wali kota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Februari 2021, maka seharusnya setelah ada intruksi Mendagri sudah harus melakukan paripurna pemberhentian. Bukan malah memanfaatkan celah PP No. 48 tahun 2008 pasal 131 ayat 3. Perlu di ketahui bahwa jelas di tegaskan dalam intruksi kedua Mendagri pada 3 Februari 2021, melalui surat dengan Nomor : 120/738/OTDA, untuk meminta gubernur menunjuk sekretaris daerah sebagai pelaksana harian (Plh) bupati/walikota, hal ini hanya berlaku bagi daerah yang hasil pilkadanya tidak disengketakan di Mahkamah Konstitusi.

"Melihat perkembangan beberapa hari kemarin, pernyataan kepala Sekretariat DPRD Taliabu di beberapa media online seolah-olah mengatur bahkan sengaja mengulu-ulur sidang paripurna, padahal fungsi sekretariat DPRD secara jelas dalam peraturan pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, menjelaskan bahwa fungsi sekretariat DPRD itu pelayan secara tehknis administrasi, keuangan bahkan memfasilitasi rapat-rapat DPRD. Bukan malah membangun alibi di media, ataukah kesengajaan ini atas desian politik Bupati Aliong Mus serta jajaran SKPD yang saat ini berada di Jakarta," akhirnya. (cal/red).

Komentar

Loading...