MABA-PM.com, Pemerintah Daerah Halmahera Timur (Haltim) melalui Satuan Tugas (Satgas) Virus Corona, ditantang untuk membeberkan penggunaan anggaran Covid-19 ke publik.
Ketua umum LSM LEMHATI Dino S Malik, meminta dengan sangat ke tim Satgus agar harus menyampaikan dengan transparan dalam pengunaan anggaran penanganan Covid-19 senilai Rp 16,7 miliar.
“Harus transparan, karena anggaran 16,7 milyar bersumber dari APBD Pemda Haltim,” kata, Dino S Malik Maneke kepada wartawan.
Kata dia, dana penggunaan kebutuhan yang terpakai harus jelas, berapa digunakan untuk penanganan penyebaran virus corona termasuk untuk keperluan tenaga medis.
“Serta berapa yang akan digunakan untuk penanganan pasca penyebaran virus dan berapa untuk pemulihan ekonomi yang cukup terdampak saat ini,”tuturnya.
Lanjut dia, yang harus lebih dipikirkan lagi oleh Pemda Haltim adalah perbaikan ekonomi. Sebab ini sangat penting ketika pasca pandemi Covid-19.
“Dengan kondisi ini, maka penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 ini sangat rawan dan rentan disalahggunakan alias dikorupsi,”cetusnya.
Lemhati meminta masyarakat serta elemen strategis di Haltim ikut mengawasi anggaran Covid-19, yakni pengawasan dilakukan melalui DPRD, mengawasi anggaran harus aktif biar peruntukannya, tidak bisa sembarangan menggunakan dana itu.
“Untuk mencegah aksi atau tindakan oleh oknum nakal yang menyalahgunakan anggaran tersebut, maka harus melibatkan semua pihak termasuk Kepolisian, Kejaksaan, BPK, lembaga Indenpenden lainnya dan masyarakat luas,” katanya.
Dia juga mengatakan, sangat disayangkan Gugus tugas yang telah dibentuk kurang transparan terhadap penggunaan dana Covid-19, agar semua Rancangan Kegiatan Belanja (RKB), yang sudah dilaksanakan maupun akan dilaksanakan bisa, diketahui semua pihak.
“Jangan ada hal-hal yang disembunyikan, dalam penggunaan anggaran pencegahan Covid-19 di daerah ini,”cetusnya.
Dia menambahkan, bukankah Undang-Undang, Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah wajib menyampaikan informasi publik kepada masyarakat, terutama informasi yang dapat menjauhkan masyarakat dari pandemi seperti situasi saat ini.
“Dengan demikian, sudah selayaknya pemerintah memberikan kebijakan yang jelas dan tegas dalam situasi wabah corona ini. Karena itu, penting untuk pemerintah dan semua pihak yang terlibat bahwa pengelolaan keuangan bencana harus terbuka,”pungkasnya. (ngelo/red)
Tinggalkan Balasan