TERNATE-PM.com, Eksekutif
Kota Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EK-LMND) Ternate turun ke jalan menggelar
aksi menyoroti sejumlah masalah yang terjadi di Kota Ternate, pada Selasa
(10/12/2019), dengan titik kumpul di dodoku ali, kelurahan salero, kota ternate
tengah, provinsi maluku utara.

Dalam
aksi tersebut EK-LMND meminta membubarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan, dan mewujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah Dan Demokratis. Sementara
rute aksi, yakni dari Radio Republik Indonesia (RRI) Cabang Ternate, Pasar
Higienis, dan hingga ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Ternate, dengan massa aksi 60 orang.

Kordinator
Lapangan Aksi, Nurhidayat Hi. Gani, ditengah-tengah massa aksi, mengatakan, ini
merupakan aksi serentak secara nasional. "Maka kami selaku LMND Kota
ternate turun bersama-sama untuk menuntut kepada pemerintah dan DPRD kota
ternate agar mencari solusi dengan bubarkan BPJS Kesehatan," ungkapnya.

Lanjut
Nurhidayat, BPJS kesehatan tidak lagi berguna sesuai dengan kondisi masyarakat
saat ini, begitu juga soal pendidikan yang saat ini sangat menyusahkan terhadap
masyarakat. "Sebagai salah satu contoh,  siswa SMK 2 Kota Ternate yang bunuh diri,
ironisnya hal tersebut diketahui bahwasanya lantaran soal SPP nya,"
ujarnya.

Sementara,
Ketua Umum LMND Kota Ternate, Ferdinando Bae berharap, aksi ini ditindaklanjuti
pemerintah. “ Jika tidak diindahkan, maka kami akan kembali dengan massa yang
lebih banyak dan akan menyikapi dengan sungguh-sungguh,”tandasnya.

Terpisah
Pegawai Sekertariat DPRD, Firdaus, saat diminta hearing oleh massa aksi, Ia
beralasan semua anggota DPRD sedang melakukan reses di luar kota. "Semua
30 DPRD sementara berada di luar kota, untuk menjalankan reses sebagai tugas
yang di jalankan," ungkapnya.

“Kami
dari kesektariatan akan menampung aspirasi yang disampaikan, dan aspirasi ini
akan kami sampaikan kepada DPRD, saat masa reses berarkhir di hari minggu, dan
di hari senin akan berkantor seperti biasa, maka kami meminta agar beberapa
orang hadir di hari senin dan diskusikan langsung dengan pihak DPRD,"
tutupnya. (Cr02/red)