Maluku Utara Sudah Layak Terapkan PSBB

Hasby Yusuf

TERNATE-PM.com, Seiring dengan bertambahnya jumlah pasien positif Covid-19 di Maluku Utara yang telah mencapai 50 orang. Dan telah terjadi transmisi lokal Covid-19 di Maluku Utara khususnya di Ternate. Maka Maluku Utara sudah layak pemberlakuan PSBB.

"Kami tentu berharap Gubernur Maluku Utara sudah saatnya menyampaikan permohonan pemberlakuan PSBB khususnya di Kota Ternate & Tidore," kata Direktur Lembaga Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (eLS-KAP) Maluku Utara, Hasby Yusuf, dalam releasenya pada poskomalut com, Senin (4/5/2020).

Berdasarkan Permenkes Nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bahwa syarat penerapan PSBB itu terdiri dari:

  1. Peningkatan Kasus Menurut Waktu.
  2. Penyebaran kasus menurut waktu
  3. Kejadian Transmisi Lokal
  4. Kesiapan Daerah meliputi aspek:

✓Ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat. ✓Sarana dan prasarana kesehatan.
✓Anggaran dan operasional jaring pengaman sosial dan ✓Aspek keamanan.

Selain itu salah satu alasan utama pemerintah memberlakukan PSBB adalah bahwa jaga jarak atau physical distance pemberlakuannya tidak berjalan efektif di masyarakat.

"Dan semua syarat itu menurut pandangan kami telah terpenuhi. Terjadi transmisi lokal, Kota Ternate sudah jadi episentrum & secara epidemiologi menjadi sumber (penularan) ke daerah sekitar,"ujarnya.

Karena itu sudah saatnya, pemerintah siapkan rencana aksi untuk kepentingan penerapan PSBB khususnya di kota Ternate dan Tidore. Rencana aksi itu meliputi kepastian jaminan ketersediaan kebutuhan pokok rakyat, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, kepastian anggaran dan rencana aksi jaring pengaman sosial dan ekonomi bagi warga terdampak khususnya di daerah pemberlakuan PSBB.

Bahkan Dengan pemberlakuan PSBB, maka pemerintah bisa melakukan penegakan hukum atas masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Dan dengan adanya pemberlakuan PSBB Pemerintah memiliki tanggung jawab langsung pada keterjaminan hidup masyarakat yang terdampak.

"Kita semua adalah korban dan semua kita berpotensi tertular dan menularkan virus corona kepada yang lain. Para dokter dan tenaga medis tak sedikit yg menjadi korban Covid-19. Para petugas TNI, Polri, aparat pemerintah juga bekerja full time untuk bersama cegah corona. Begitu juga rakyat, mereka tidak sekedar menjadi korban Covid-19 tetapi juga kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber penghidupan keluarga,"jelasnya.

Pemerintah kata dia, harus memiliki opsi jelas, tentu tidak sekedar menghimbau tetapi diikuti dengan keputusan politik yang memadai. Maksud dari keputusan politik yang memadai itu adalah harus ada keputusan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB), realokasi APBD yang terfokus pada penanganan Covid-19 dan jaminan sosial ekonomi bagi rakyat.

Dengan demikian, semua lini pencegahan bisa terintegrasi, mulai dr kesehatan, pendisiplinan, penegakan hukum hingga terjaganya jaminan sosial ekonomi warga terdampak Covid-19. (Red)

Komentar

Loading...