Margarito Sebut Tidak Ada Indikasi Korupsi pada Kasus PAM Ake Gaale

Margarito Kamis diwawancarai awak media usai memberikan keterangan ahli di Inspektorat Ternate. (Aul-poskomalut)

TERNATE-pm.com, Pakar Hukum Tatanegara, Margarito Kamis memberikan pendapatnya sebagai ahli kepada Inspketora Kota Ternate, Senin (4/9/2023).

Hal ini berkaitan dengan pengembangan audit dugaan penyalahgunaan keuangan dan perjalanan dinas dewan direksi di Perusahaan Air Minum (PAM) Ake Gaale Kota Ternate.

Margarito Kamis kepada awak media mengatakan, pihak Inspektorat ingin mendapatkan penjelasan terkait peraturan yang lebih rendah dianggap bertentangan dengan regulasi di atasnya.

“Di dalam sistem kita, aturan yang di bawahnya itu sekalipun bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatnya, tetap saja sah berlaku sebagai hukum sampai dengan dinyatakan batal,” ujarnya.

“Yang dapat menyatakan secara hukum peraturan itu batal adalah pengadilan melalui Judicial Rivew. Atau, pejabat yang lebih tinggi menyatakan dan mengubah. Selama dia tidak mengubah, selama itu (aturan) tetap menyandang sifat hukum yang sah. Dia valid sebagai hukum yang sah,” sambungnya.

Kaitannya dengan dugaan kasus di PAM Ake Gaale, Margarito berpendapat bahwa tidak ada indikasi korupsi.

“Tidak ada. Tidak ada ilmu yang bisa mengkualifisir penyimpangan yang berkaitan timbulnya tindak pidana korupsi,” ungkapnya.

Awak media lalu menyodorkan pertanyaan terkait pengembangan penyilidikan Polres Ternate yang mengindikasikan terjadi tindakan korupsi, Margarito kemudian memisalkan, jika indikasi itu dibangun berdasarkan Perwali yang mengatur penghasilan direksi tertinggi lima kali dari pegawai PAM Ake Gaale, dalam realitanya benar, maka hal itu dianggap sah.

“Mengapa sah? karena berada dalam jangkuan peraturan Perwali itu. Yang tidak sah kalau melampaui aturan yang ada di dalam Perwali,” ungkapnya.

Ia menyatakan, regulasi sudah mengatur kemungkinan setiap perusahaan daerah bisa merugi. Itu sesuai dengan Peraturan Mentri Keuangan yang mengatur tentang kemungkinan perusahaan mengalami kerugian maupun keuntungan.

“Kalau rugi itu biasa aja dalam peraturan. Konsekuensinya kalau rugi kamu jadi direksi kamu tidak dapat duit tambahan jasa produksi, gitu aja,” tukasnya.

Terpisah, Kepala Inspektorat Kota Ternate, Rohani P. Mahli dikonfirmasi mengatakan, pandangan ahli tersebut selanjutnya dipelajari.

"Kami masih kaji hasil saksi ahli yang baru diberikan," singkatnya.

Komentar

Loading...