poskomalut.com
baner header

Melihat Pembangunan Gender di Maluku Utara

Oleh: Rian Azhari, SST (ASN Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula)

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menjamin setiap warga negara, baik pria maupun wanita mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, serta menjamin setiap orang mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Selain itu, jaminan untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia juga telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus dilakukan oleh semua elemen masyarakat dan pemerintah.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah ditetapkan pada ketetapan MPR No. IV/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tujuan ketetapan tersebut adalah meningkatkan kedudukan dan peranan wanita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, sehingga tidak antara laki-laki dan

perempuan. Selain itu, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), mempertegas agar terwujudnya kesetaraan gender di Indonesia. Inpres ini berisi tentang strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas wanita, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara pria dan wanita yang

dikonstruksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada praktiknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum wanita baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan, masyarakat, kultur, maupun negara. Oleh sebab itu untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, 2014). Isu gender merupakan salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan millenium/Millenium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pembangunan laki-laki dan perempuan di Indonesia mengalami peningkatan dalam 7 tahun terakhir. Pada tahun 2017 pembangunan perempuan tumbuh lebih cepat dibanding pembangunan laki-laki yang menyebabkan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG Indonesia mengalami kenaikan 0,14 poin atau tumbuh 0,15 persen dibanding tahun 2016. Meskipun IPG Indonesia mengalami peningkatan, capaian ini belum berhasil memulihkan trend IPG di periode tahun 2010-2015. Nilai IPG tahun 2017 sebesar 90,96 masih berada sedikit di bawah capaian tahun 2015 yaitu sebesar 91,03.

Dalam melihat pembangunan gender di suatu negara, tidak dapat dipisahkan dari capaian

pembangunan di daerah, termasuk di Maluku Utara. Indeks Pembangunan Gender di Maluku Utara pada tahun 2017 masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 89,15. Angka IPG ini menempatkan Maluku Utara di posisi ke-23 dari 34 provinsi dalam hal pembangunan gender. Jika dilihat lebih dalam lagi terdapat satu kabupaten di Maluku Utara yang masuk dalam sepuluh kabupaten/kota dengan IPG terendah di Indonesia, yaitu Kabupaten Pulau Morotai dengan IPG sebesar 68,57. Secara umum, capaian

IPG di Maluku Utara sudah cukup baik, hanya saja masih harus menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah daerah setempat agar kedepannya bisa dapat ditingkatkan lagi. Untuk memperbaiki capaian IPG di Maluku Utara ini pemerintah daerah perlu memperhatikan beberapa sektor yang berkaitan dengan pembangunan gender yaitu sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan khususnya kepada perempuan. Kemudian, diperlukan usaha serta kebijakan di berbagai aspek baik ekonomi maupun non-ekonomi seperti peningkatan kualitas SDM perempuan dari sisi pendidikan dan keterampilan untuk perlahan mengurangi masalah disparitas ekonomi yang terjadi. Diharapakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kedepannya dapat semakin meningkatkan pembangunan gender di Maluku Utara, maupun di Indonesia. (*)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: