Muhammad Sinen: Sumber Wacana Presiden 3 Periode Tak Jelas

Wakil Wali Kota Muhammad Senin saat berbicara di hadapan Massa

TIDORE-PM.com, Aksi mahasiswa yang menolak adanya rencana penetapan Presiden menjadi 3 (Tiga) priode sumbernya tidak jelas, sehingga mahasiswa diminta tidak mudah terprovokasi.

Demikian hal ini ditegaskan Wakil Wali kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen SE dihadapan puluhan mahasiswa di kota Tidore yang melakukan aksi unjuk rasa dikantor Wali kota Tidore Senin, (11/4/22) pagi tadi terkait kenaikan BBM, Tarif angkutan dan perpanjang masa jabatan Presiden tiga periode.

Muhammad Sinen didampingi Wali kota Tidore Capt H Ali Ibrahim pada kesempatan ini memberikan apresiasi terhadap gerakan mahasiswa yang merupakan bagian dari sosial control terhadap pemerintah. "Soal wacana tiga periode masa jabatan Presiden merupakan wacana yang sumbernya tidak jelas,” ungkapnya.

Ditegaskan Pria yang juga ketua partai pengusung Joko Widodo dua periode dari PDI Perjuangan Maluku Utara dihadapan mahasiswa untuk tidak fokus pada wacana yang tidak jelas sumber tersebut, sebab jika disuarakan maka kita hanya meributi wacana yang kosong.

"Sebab dalam rapat terbatas para petinggi negara telah ditegaskan Presiden bahwa pelaksanaan pemilu tetap dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2024 dan itu termasuk didalamnya pemilihan Anggota legislative dari pusat sampe daerah dan presiden ,” Ujar Muhammad Sinen.

Terkait dengan penolakan BBM dan tarif angkutan beserta lainya yang menjadi tuntutan Mahasiswa hari ini akan menjadi perhatian serius pemerintah kota Tidore sebagaimana isi dari tuntutan mahasiswa.

Orang nomor dua di Kota Tidore Kepulauan tersebut juga menambahkan, terkait dengan wacana-wacana 3 periode itu hanya sebatas wacana, sumber kejelasannya belum ada. Presiden juga telah menyampaikan secara jelas bahwa tanggal 14 Februari 2024 itu akan diselenggarakan Pemilihan Umum, dan itu jelas. Kemudian Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di Tahun 2024 bulan 11 itu juga jelas, yang sampai sekarang belum jelas itu masalah aturannya.

“Namun terkait aturan Pemilihan Umum, Presiden Jokowi sudah meminta kepada DPR RI dan Pemerintah untuk secepatnya terbitkan aturan-aturan terkait dengan Pemilihan Umum, maupun Pilkada serentak,” Tutup Muhammad Sinen. (mdm/red)

Komentar

Loading...