Ngaku Wartawan dan LSM, Sadik CS Lapor Kades ke Kejari

Id Card Sadik Hamisi yang ditunjukan ke kepala desa

WEDA-PM.com, Sejumlah kepala desa (kades) di Kecamatan Weda Tengah Halmahera Tengah (Halteng) merasa terganggu dengan tindakan mantan ketua Aliansi Indonesia (AI) Sadik Hamisi CS. Mereka mendatangi rumah kepala desa mengaku sebagai wartawan dan LSM melakukan invetigasi pengelolan Dana Desa (DD).

Salah
satu kades yang ditemui Sadik Hamisi CS adalah Kepala Desa Kulojaya. Tujuannya,
melakukan investigasi dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).  Tak
hanya itu, Sadik Hamisi juga melaporkan pengelolaan Dana Desa Kulojaya Tahap
III tahun 2019 ke Kejaksaan Negeri Weda. Padahal, DD tahap III itu belum
dicairkan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan kata
lain DD tahap III masih berada di kas daerah. 

Kades
Kulojaya L. Tatawalat, kepada wartawan menjelaskan Sadik Hamisi mengaku dirinya
dari LSM  Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Wartawan KPK ini
bukan sendirian, melainkan dengan beberapa rekannya mendatangni rumahnya
membawa surat tugas untuk menginvestigasi DD dan ADD. "Dia (Sadik Hamisi),
dan beberapa rekannya mendatangi rumah saya untuk melakukan investigasi," ujar
Kades.

Menurut
Kades, Oknum tersebut membuat laporan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun
2019 tahap II dan III ke Kejari Weda sementara di Tahap III anggaran DD dan ADD
belum cair. "Dia buat laporan yang dananya belum cair. Sehingga laporan
itu fiktif," jelasnya.

Kades
mengatakan, kalau LSM harus terdaftar di Kesbangpol, dan berkoordinasi dengan
Kejaksaan dan Polres apalagi melakukan investigasi dana desa yang itu
sebenarnya ranahnya lembaga penegak hukum. Harus lapor dulu ke
Kesbangpol,  kejaksaan dan Polres baru turun melakukan investigasi.

Kasi Intel Kejari Weda Lulu Marluki dikonfirmasi membenarkan laporan tersebut. Hanya saja, penyidik belum tindaklanjuti karena laporan itu tidak disertai dengan data. "Pelapor atas nama Sadik Hamisi membuat laporan  DD dan ADD tahap I,  II dan III tahun 2019. Tetapi kita belum tindaklanjuti. Sebab DD tahap I dan II yang dilaporkan itu tidak disertai dengan data hanya dokumentasi pekerjaan fisiknya. Kemudian DD tahap III juga dilaporkan padahal DD tahap III itu belum dicairkan," kata Lulu. (msj/red)

Komentar

Loading...