Buntut Buruknya Pengelolaan Sampah

Ombudsman Minta Walikota Ternate Evaluasi Kinerja DLH

Kepala Perwakilan ORI Malut, Sofyan Ali

TERNATE-PM.com, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku Utara Sofyan Ali meminta Walikota Ternate Burhan Abdurahman mengevaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate.

Pasalnya, DLH dianggap tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Terutama soal sampah.

"Dengan insiden yang terjadi kemarin, terkait pengelolaan sampah yang tidak maksimal. Ini menunjukan bahwa proses pelayanan terutama yang berkaitan dengan masalah kebersihan, kemudian kenyamanan masyarakat menjadi terganggu," ungkap Sofyan Ali beberapa waktu lalu.

Ombudsman, kata dia menyayangkan kejadian ini bisa terjadi di Kota Ternate. Seharusnya, hal semacam ini yang sifatnya rutinitas pekerjaan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH). "Ini menjadi salah satu bukti bahwa tata kelola kebersihan persampahan itu tidak berjalan dengan maksimal," sesalnya.

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, dalam hal ini Walikota Ternate Burhan Abdurahman harus melakukan evaluasi terhadap petugas-petugas ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pihaknya berharap, agar walikota bisa menaruh perhatian tentang hal ini dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan sampah. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang melakukan kesalahan dalam pengelolaan sampah? Sehingga menyebabkan bertumpuk dan tidak terangkutnya sampah harus bertanggung jawab.

"Harus ada hukuman bagi mereka yang terbukti melakukan kesalahan. Mengabaikan kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu bagian dari maladministrasi," ujarnya.

Terkait kendala BBM yang menyebabkan tidak diangkutanya sampah Kata dia, itu lebih pada tata kelolah pemerintah yang harus diperhatikan. Selain itu, kata dia dalam kontrak kerja yang dibuat antara Pemkot dengan pihak ketiga penyedia BBM. Harus ada klausul yang mengatur jika salah satu pihak melakukan ingkar janji (wanprestasi), harus ganti rugi atas kelalaian yang dilakukan para pihak.
"Misalnya, apa sanksinya jika Pemkot melakukan penunggakan dalam membayar. Mungkin ada denda, penalti yang itu bisa dan diatur dalam kontrak. Sehingga hal semacam ini, tidak perlu terjadi," tandasnya. (agh/red)

Komentar

Loading...