Ombudsman: Pelayanan di 4 Kabupaten/kota Malut Masih Buruk

Sofyan Ali

TERNATE-PM.com, Pelayanan publik di empat kabupaten kota di Maluku Utara (Malut) sepanjang tahun 2019 masih buruk. Empat kabupaten kota itu adalah Kepulauan Sula (Kepsul), Halmahera Barat (Halbar), Halmahera tengah (Halteng) dan Halmahera Selatan (Halsel). Hal ini disampaikan Kepala  Ombudsman Perwakilan Provinsi Malut, Sofyan Ali Kepada Posko Malut, Minggu (4/1/2020).

Sofyan
menegaskan, predikat pelayan public buruk itu didapat dari hasil survey
sepanjang tahun 2019. “Raport Merah pelayanan itu pertama Halbar.  Itu
kita dapatkan setelah melakukan survei sepanjang 2019. Dalam proses pelayananya
belum memiliki standar pelayanan yang baik atau masih buruk,” kata Sofyan.

Lanjut
Sofyan, disusul Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) yang dipimpin Hendrata Thes.
Kabupaten Kepsul masuk dalam daftar standar pelayanan yang kurang bagus
sehingga direkomendasikan perlu mendapatkan perhatian Bupatinya. Sayangnya,
Sofyan tidak merinci standar pelayanan yang baik itu seperti apa. “Kemudian
Kabupaten Halmahera Tenggah yang dipimpin Edy Langkara dan terakhir Halmahera
Selatan yang dipimpin Bahrain Kasuba juga memiliki standar pelayanan buruk
terhadap masyarakat sepanjang 2019,” ucap Sofyan.

Selain
pelayanan publik ,Ombudsman juga mencatat  sepanjang 2019  masalah pungutan
liar (pungli) dalam pelayanan publik masih marak terjadi di Provinsi Maluku
Utara (Malut) terutama di bidang pendidikan. Karena itu, Ombusman meminta
penyelenggara layanan harus serius memperhatikannya.

Sofyan
menyebutkan, proses –proses pemungutan berkedok pertisipasi  dan
kesepakatan masih terus terjadi di sekolah-sekolah sehingga itu perlu menjadi
perhatian pemerintah daerah terutama di Dinas Pendidikan.

“Dibenahi agar supaya tahun 2020 tak ada lagi pungutan-pungutan  pembiayaan yang tak seperlunya dibebankan kepada orang tua siswa. Ini yang menjadi beberapa catatan kita (Ombudsman) di penghunjung tahun 2019 terkait dengan pelayanan publik,” pungkasnya. (BeB/red)

Komentar

Loading...