Otonomi Khusus & Politik Etis Bernegara

Hasby Yusuf

Dalam Dialog Publik Bersama Gubernur, Sekda, Pak Ota dan Herman
dan kawan-kawan aktivis dalam refleksi 20 tahun Provinsi Maluku Utara. Saya
tegaskan bahwa ada banyak problem yg tak kunjung diselesaikan. PERTAMA, problem
leadership, problem ini menimbulkan hadirkan abnormalitas dlm pengelolaan
pemerintahan.

KEDUA, problem kordinasi, salah satu faktor lambatnya percepatan
pembangunan adalah lemahnya ruang kordinasi antar gubernur dgn bupati/walikota,
termasuk juga miskordinasi antar sektor/bidang/dinas. Ini semua efeknya pada
penumpukan masalah daerah yang tak bisa diurai sehingga opsi kebijakan menjadi
terbatas dan hilangnya senergisitas.

KETIGA, minim Kolaborasi dan menguatnya kompetisi. 20 tahun
berprovinsi Kita terjebak pada semangat kompetisi perebutan kekuasan dan lupa
energi untuk berkolaborasi sebagai sesama anak daerah. Poinnya kita sia-siakan
energi kemajuan dan menghabiskan waktu utk bermusuhan.

KEEMPAT, "Jebakan Sumberdaya Alam". Kita gagal
mentransmisikan keunggulan SDA utk kemakmuran rakyat. Yang terjadi justru kita
mengobral sumberdaya alam utk kepentingan kelompok kekuasaan. Pemilik kuasa
bebas membagi sumberdaya mineral negeri ini dgn rakus dan membiarkan rakyat
terkapar miskin diatas tumpukan emas dan nikel.

KELIMA, pemerintah tak memiliki kekuatan untuk tampil membela
kepentingan para petani kopra, nelayan & pemilik lahan dilkasi tambang.
Rakyat seolah dibiarkan mengurus diri sendiri dan dikalahkan oleh kekuataan
kapitalis. Kita kehilangan kendali atas negeri ini, rakyat yg menuntut dianggap
memberontak & melawan investasi kolonial.

KEENAM, Pemerintah daerah terlalu banyak membungkuk pd
kepentingan pusat kekuasaan ketimbang menuntut utk kepentingan rakyat. Akhirnya
daerah ini hanya jadi sapi perahan pemilik modal dan pemegang kuasa di pusat
kekuasaan di jakarta. Kita jadi subordinasi dan inferior secara politik.

KETUJUH, Pemerintah daerah gagal mengubah kekuatan sejarah
menjadi political power. Ini suatu kelemahan yang harus disadari bahwa sejarah
besar kita bisa di trasmisikan menjadi bergaining power jika pemerintah daerah
sadar sejarah. Padahal jika kita mampu mengelola sejarah integrasi papua dengan
baik maka kita jadi penentu arah kebijakan negara.

Dari byk problem tersebut diatas saya secara tegas menawarkan
gagasan Otonomi Khusus Maluku Utara sebagai bagian dari opsi baru menaikan
posisi bergaining kita. Bagi saya kita tak akan mampu mengubah arah kebijakan
nasional jika tak punya modal politik yang kuat. Krn itu gagasan Otonomi Khusus
merupakan jalan baru percepatan pembangunan sekaligus penegasan posisi etis
bernegara.

Kembalikan kedaulatan kita atas sumberdaya alam negeri ini. Negara harus menghargai kita yang turut berjasa dalam integrasi nasional republik ini. Kita sudah saatnya menuntut hak dan tak lagi membungkuk pada kepentingan pusat kekuasaan dan investasi kolonial. (*)

Komentar

Loading...