PAC GPM Pulau Makean Soroti Dugaan Kasus Korupsi Air Bersih dan Dana Bumdes Desa Rabutdaiyo

Ridwan R. Sarian (Ketua PAC GPM).

LABUHA-PM.com, Semangat lahirnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa serta Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan atas permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang transparansi pengelolaan keuangan desa mestinya menjadi acuan pokok kepala-kepala desa di kabupaten Halmahera Selatan khususnya di kecematan pulau makian.

Berdasarkan rilis yang dterima poskomalut.com, Senin, (11/5/20), Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (PAC GPM) Kecamatan Pulau Maken mempertanyakan kepada Polres Halmahera Selatan atas proses penyelidikan kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan air bersih Desa Rabutdaiyo tahun 2019, senilai Rp. 150.000.000, diduga melibatkan Kepala Desa Rabutdaiyo Addurahman Walanda.

“Beberapa waktu lalu penyidik Polres Halmahera Selatan sudah turun ke lokasi menyelidiki kasus ini tapi sampai sejauh ini tidak ada titik terang,” kata Ketua PAC GPM Ridwan R. Sarian.

Selanjutnya, terkait kinerja dan beberapa jenis kebijakan diambil Kades Abdurrahman Walanda, perlu dievaluasi secara menyeluruh. Kebijakan dimaksud, yakni pengangkatan direktur Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) diduga cacat prosedural dan inkonstitusional karena tidak melalui Musyawarah Desa (Musdes).

Menurut Ridwan, kebijakan itu menandakan kepala desa tidak memahami acuan peraturan Menteri Desa nomor 4 tahun 2015 pasal 9 dan pasal 16 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan serta pembubaran badan usaha milik desa.

“Jika ini adalah bentuk dan bagian dari kebijakan alternatif kepala desa sendiri tanpa musyawarah untuk mengangkat direktur bumdes, itu kebijakan yang keliru, sebab direktur Bumdes Desa Rabutdaiyo telah menjabat sebagai Sekertaris Desa (Sekdes). Padahal bumdes itu organisasi yang terpisah dari pemerintah desa,”cetusnya.

Lajutnya, terkait pengelolaan dana Bumdes dari tahun 2015 sampai 2019 terkesan tidak transparan, karena dari tahun 2015 sampai saat ini tidak ada efek balik (output) ke kas desa, dirinya menilai, dana Bumdes kisaran puluhan juta pertahun itu terkesan dihamburkan secara percuma karena tidak memberikan manfaat kepada desa dan masyarakat secara keseluruhan.

“Kami PAC GPM Pulau Makean, meminta sekaligus mendesak kepada pemerintah Desa Rabutdaiyo di bawah kepemimpinan Abdurrahman Walanda agar mengklarifikasi dan pertanggungjawabkan anggaran Bumdes sejak tahun 2015-2019. Kami juga meminta kepada Polres Hasel tetap koperatif menyelesaikan dugaan kasus kurupsi anggaran pembangunan air bersih senilai Rp.150.000.000, tahun 2019 ini. Kami berkomitmen dan tetap mengawal kasus ini hingga tuntas,” tegas Ridwan yang akrab disapa bung Ribut Pobar ini. (red)

Komentar

Loading...