Pandangan Sultan Tidore Soal DOB Sofifi

Suasana FGD yang berlangsung di Galamala Ballrom, Sahid Bela Hotel, Ternate, Selasa (28/11/2023).

TERNATE-pm.com, Sultan Tidore, Hi. Husen Alting Sjah mengemukan pendangannya ihwal kajian status Sofifi sebagai ibu kota provinsi atau usulan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).

Dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Lingkar Studi Pemerintah Daerah (LSPD) di Ternate, Selasa 29 November 2023 kemarin, Hi Husen Sjah hanya memberikan stresing mengenai DOB Sofifi, sebaiknya dibicarakan pada lain kesempatan.

Menurutnya, hal paling urgen yang harus dibicarakan saat ini adalah problem paling nyata, yakni percepatan pembangunan, pendidikan dan lainya.

Di kesempatan itu, dirinya menyampaikan fakta-fakta masalah yang dihadapi saat bukan hanya dirasakan pemerintah.

“Problem yang dirasakan langsung masyarakat dan kita semua, baik dari sisi ekonomi, pendidikan dan lainya. Problem itu yang harus dibedah,” ungkapnya kepada poskomalut.com, Selasa 28 November kemarin.

Selain itu, Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara itu menyoroti bagaimana pemerintah provinsi menggaungkan akselerasi pembangunan, sementara tersandra dengan utang daerah yang tak kunjung diselesaikan.

Ia lantas menyoal peruntukan utang ratusan miliar tersebut. Kata dia, jika utang pemerintah sebanyak itu untuk pendidikan, pembangunan atau kesehatan, presentasinya harus disampaikan ke publik.

“Kalau tidak ya kita tidak tahu. Berhutang atas nama rakyat tapi ya kita tahu peruntukannya untuk apa?. Teman-teman media juga harus mempertanyakan itu,” katanya.

Ditanya ihwal perannya sebagai wakil daerah Maluku Utara di pusat menyuarakan percepatan pembangunan Sofifi, dirinya mengaku di berbagai kesempatan selalu menyerukan hal tersebut.

“Di mana-mana saya selalu bicaraka ini. Saya menggandeng beberapa kementrian membicarakan Sofifi. Tapi lagi-lagi kita butuh action,” ucapnya.

Meski begitu, ia mengaku punya kewenangan terbatas. Kata dia, yang dibutuhkan adalah action dari eksekotur dalam hal ini pemerintah maupun DPRD.

Menurutnya, Pemprov Malut dan DPRD harus lebih gesit memperjuangkan pembangunan Sofifi, karena meski pun legislator terus menyuarakan, namun pemerintah tidak mempu menerjemahkan aspirasi tersebut, progresnya tidak berdampak.

“Kita butuh action yang kuat dari gubernur dan perangkat di bawahnya,” tukasnya.

Komentar

Loading...