TIDORE-PM.com, Mencermati perkembangan pandemi terkini di Kota Tidore Kepulauan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Kota Tidore Kepulauan melalui Pansus Covid-19 mengeluarkan 14 poin rekomendasi kepada pemerintah kota melalui tim gugus percepatan penanganan Covid-19.
Rekomendasi yang dikeluarkan berdasarkan hasil pembahasan Pansus DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor : 170/146/02/202, disampaikan langsung oleh Ketua Pansus Covid-19 DPRD Tidore, Ridwan M Yamin, didampingi Sekretaris Pansus Malik H Muhammad dan Wakil Koordinator Mohtar Djumati, Selasa (26/5). ’’Pandemi covid-19 di Kota Tidore sudah mengarah pada transmisi local. Pemerintah daerah segera memperpanjang penutupan akses keluar masuk beserta syarat – syarat yang diatur,” kata Ridwan.
Dalam rekomendasi ini juga pansus menyarankan agar tim gugus Tidore peningkatan pelayanan kesehatan berupa pengadaan APD, obat-obatan dan pengalihan rapid tes ke tes cepat molekoler (TCM), kembali menggunakan lokasi karantina LPMP Kelurahan Rum, yang sempat ditolak warga, mengratiskan biaya pengobatan baik di Puskesmas maupun rumah sakit selama masa darurat covid.
Selain itu memberikan jaminan sosial bagi pasien Covid dan keluarga selama masa penyembuhan, gratiskan tagihan PDAM selama masa darurat, memperhartikan kesejahtraan petugas lapangan, dan memberikan jaminan sosial bagi UKM yang terkena dampak,’’ ujar Ridwan.
Pemerintah daerah diharapkan dapat kembali memulihkan trayek kapal fery selama empat kali sehari dengan menertibkan muatan sesuai peruntuhkan, evaluasi penggunaan anggaran covid , melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi soal penanganan dan penanggulangan dampak, sehingga lebih terkordinir. Tim gugus Covid juga diminta memperbaiki menejemen penanggulangan kesehatan, jaminan sosial dan dampak ekonomi,’’ papar Ridwan.
Mochtar Djumati, menambahkan rekomendasi yang dikeluarkan merupakan hasil koordinasi beserta sejumlah pihak dengan melihat kondisi terkini di Kota Tidore. “Kita lihat sendiri pejabat tinggi kita yang mengalami kondisi demikian, maka dari usulan dokter yang dikoordinaskan pansus sebaiknya dilakukan perpanjangan penutupan guna mempermuda tracking. Harapan kami dengan adanya rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah, terutama pembagian BLT di beberapa wilayah masih belum dibagikan secara keseluruhan. Saran kami bantuan pada bulan Juni nanti tidak lagi dalam bentuk sembilan bahan pokok melainkan uang kes agar dapat dipergunakan sesuai kebutuhan warga. Sebab pembagian sembako biaya transportasinya begitu besar dan hanya menguntungkan tokoh-tokoh tertentu ,’’sebut Mochtar.(mdm/red)
Tinggalkan Balasan