TERNATE-PM.com, Panitia Khusus (Pansus) Kekeyaan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate Maluku Utara (Malut), mengaku Jatiland Mall selama ini tak bias berkontribusi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate dalam mengenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut terkuak usai Pansus Kekayaan Daerah melakukan rapat bersama BP2RD Kota Ternate terkait dengan inventarisir sejumlah aset-aset daerah yang potensial untuk penyumbang PAD, Kamis (21/12021)

“Dalam rapat tersebut terungkap informasi salah satunya Jatiland Mall yang selama ini dari aspek perjanjian kerja sama dan seperti apa dokumen perjanjiannya itu juga tak dimiliki BP2RD. Bahkan terungkap juga Jatiland Mall tak ada kontribusi kedaerah,”kata Nurlaela Syarif anggota Pansus Kekayaan Daerah, kepada Poskomalut.com melalui via henpond, Kamis (21/1/2021)

Menurut Nurlaela yang juga anggota Komisi III DPRD, asumsi tak ada kontribusi ke daerah dari Jatiland Mall. Karena pihak Jatiland Mall yang selama ini membangun proyek reklamasi yang usai di bangun langsung berdirinya bangunan Jatiland Mall, namun dalam kontrak kerja sama harus perlu ditinjau kembali kejelasannya, karena kontrak tanah yang ditimbun tersebut itu  jika dilihat sesuai aturan itu bagimana hak guna bangun dari aspek pertanahan dan aturan di UU itu ada batas waktu pemakaian, bahkan sampai berkonstribusi ke daerah

“Berdasarkan keterangan BP2RD kontribusi Jatiland Mall tak masuk ke PAD selama ini untuk pengelolaan lahan pertanahan dan untuk objek-objek pajak lainya itu masi normative, karena pelaku usaha itu tetap membayar. Hanya saja yang di soalkan itu hanya di aspek pengelolaan lahannya,”ujarnya

Lanjutnya, dalam waktu dekat pihaknya akan mlihat dokumennya dan melakukan pengkajian dokumennya seperti apa, agar supaya dari aspek kewajiban untuk hak-hak daerah terhadap investasi perlakukaan usaha ini harus tetap konsisten dengan peraturan undang-undang

“Tentu saja harus ada kewajiban konstribusi pajak daerah yang harus di tuntaskan,”pungkasnya(Sam/red)