Pedagang Ikan Demo DPRD Kepsul

Puluhan masa dari pedagang ikan pasar Basanohi Sanana, saat berada di gedung DPRD Kepsul

Minta Perhatikan Infrastruktur Pasar

SANANA-PM.com, Pulahan pedang ikan di pasar basanohi Sanana, Kamis (28/11) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul). Kedatangan puluhan pedagang pasar ikan tersebut, guna meminta DPRD untuk dapat memperhatikan infrastruktur pasar ikan. Sebab pasar ikan yang ada saat ini sangat tidak layak untuk ditempati. 

Kedatangan
puluhan pedagang ikan dengan menggunakan dua mobil pickup dan satu truk tanpa
pengeras suara tersebut, langsung disambut oleh Ketua DPRD Sinaryo Thes dan
sejumlah anggota DPRD dari Komisi II dan langsung menggelar pertemuan. 

Fuad
Duwila, salah satu perwakilan pedagang ikan pada kesempatan itu mengatakan,
pada bulan Agustus tahun 2017 Pemerintah daerah (Pemda) melakukan pembangunan
pasar basanohi yang berdampak pada penggusuran lapak pedagang pasar ikan
yangsudah ada sebelum Kabupaten dimekarkan. Namun saat Pemerintah melakukan
penggusuran lapak pedagang pasar ikan pada saat itu, Pemerintah hanya
menyediakan lokasi kosong di areal reklamasi sebelah utara pasar basanohi dan
selanjutnya pedagang yang membangun sendiri bangunan pasar. 

Fuad
menambahkan, penggusuran tanpa ada perlawanan dari pedagang ikan saat itu
dikarenakan, ada beberapa poin perjanjian khusus yang dibangun antara
pemerintah dengan pedagang ikan, salah satunya adalah pemerintah akan
membangunan pasar terapung untuk 61 orang pedagang ikan tersebut, yang
berlokasi di sebelah timur pasar basanohi.

Pembangunan
lapak pedagang ikan yang dilakukan secara swadaya tidak akan dipungut biaya
retribusi atau jenis biaya apapun dari pemerntah serta proses pemindahan
pedagang ikan dari lokasi pasar swadaya dilakukan oleh pemerintah apabila lapak
pedagang ikan secara parmanen telah disediakan oleh pemerintah. Tetapi ternyata
hampir seluruh poin perjanjian yang dibangun antara pemerintah dan pedagang
ikan, hampir seluruhnya tidak dipenuhi oleh Pemerintah. Bahkan yang lebih
parah, saat ini pemerintah membangun dua pasar ikan pada lokasi yang berbeda. Hal
itu dinilai akan memengaruhi pendapatan pedagang. 

“Atas
nama pedagang, kami berharap DPRD Kepsul melalui Komisi II untuk segera meminta
pemerintah agar menghentikan pembangunan dua lokasi pasar ikan dan penuhi
seluruh poin perjanjian yang telah ditandatangani bersama pada tahun 2017 lalu,”
pinta Fuad. 

Sementara itu, Ketua Komisi II, Sayhrul Fatgahipon mengatakan, Komisi II dan seluruh pedagang telah bertemu langsung dengan Bupati dan dihadapan para pedagang ikan. Bupati sendiri yang mangaku kalau pihaknya akan memenuhi seluruh tuntan masyarakat tersebut. “Komisi II akan terus mengawal apa yang telah dijanjikan Bupati itu. Tadi kita sudah ketemu langsung dengan Bupati, dan dia (Bupati, red) janji akan penuhi seluruh tuntutan pedagang. Untuk itu kita akan kawal," katanya.  Dia menambahkan, Komisis II juga akan meninjau langsung lokasi pasar ikan, baik itu pasar ikan yang dibangun oleh masyarakat maupun, lokasi pasar ikan yang dibangun oleh Pemerintah. "Kita akan kawal seluruh janji Bupati. Dalam waktu dekat kita akan turun lapangan," pungkasnya. (fst/red)

Komentar

Loading...