poskomalut.com
baner header

Pekerjaan Jalan Lingkar Pulau Obi Bisa Berujung Pidana

Konoras: Dari Aspek Hukum Setiap Proyek Wajib Memiliki AMDAL

TERNATE-PM.com, Polemik terkait pekerjaan jalan lingkar Pulau Obi, akhirnya mendapat tanggapan dari praktisi hukum Provinsi Maluku Utara, Muhamad Konoras SH. Konoras menegaskan, dari aspek hukum setiap proyek wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) karena berkaitan erat dengan kelestarian lingkungan hidup, baik manusia itu sendiri maupun satwa.

“Dalam perspektif lingkungan hidup maka setiap perorangan atau perusahaan atau badan hukum publik, ketika membangun infrastuktur apa saja wajib memiliki Amdal, karena diwajibkan dalam UU NO: 23 tahun 1997, tentang lingkungan hidup,” tegasnya kepada poskomalut.com, via WhatsApp, Minggu (5/9/2021).

Praktisi hukum ini menambahkan jika memenuhi kewajiban tersebut, bisa dikenakan tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pasal 41 UU No: 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup.

Untuk itu, proyek jalan lingkar Pulau Obi yang sudah dikerjakan tanpa memiliki izin Amdal maupun persyaratan teknis lainnya, bisa dikenakan pidana. Tindakan administrasi harus terlebih dahulu dilakukan oleh gubernur sebagai penanggung jawab atas lingkungan berdasarkan undang-undang lingkungan hidup. Jika tidak, melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan hidup bisa mengajukan laporan pidana maupun gugatan class action ke pengadilan.

Masih terkait pekerjaan jalan lingkar Pulau Obi, sudah dikerjakan tanpa penyelesaian seluruh administrasi penting seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), izin lingkungan serta pembebasan lahan oleh pejabat berwenang dalam hal ini Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Jalan lingkar Pulau Obi sudah dikerjakan oleh PT Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera dan PT Shebeley Utama Perkasa (KSO), dengan nilai kontrak Rp35. 670. 761. 000 (Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pekerjaan jalan lingkar Pulau Obi, oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan telah membalas surat permohonan Gubernur Maluku Utara, tertanggal 31 Mei tahun 2021, perihal penolakan pengusulan gubernur terkait pekerjaan jalan lingkar Pulau Obi dikarenakan belum melengkapi sejumlah administrasi.

Hal tersebut tertuang dalam surat KLHK Nomor: S. 457/RKTL-REN/PPKN/Plao/5/2021, perihal permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan jalan lingkar Pulau Obi, pada sebagian kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) a.n. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Selatan sehubungan dengan surat Gubernur Maluku Utara nomor; 522.73/1034/G tanggal 25 Mei tahun 2021 lalu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara, Fachrudin Tukuboya, menegaskan pekerjaan jalan lingkar Pulau Obi menjadi prioritas pemprov sebagaimana tertuang dalam RPJMD AGK-YA, namun karena keterbatasan anggaran maka pemprov meminta BPJN Malut untuk melaksanakannya.

Gubernur kemudian menyurat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta izin pinjam pakai kawasan hutan, akan tetapi surat gubernur belum diproses karena belum terpenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya dokumen AMDAL.

”Tidak mungkin pemprov menghambat pembangunan jalan di Pulau Obi. Sebab, dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jelas jadi prioritas namun harus penuhi persyaratan-persyaratan. Makanya surat dari kementerian LHK ke gubernur Malut belum bisa melakukan kegiatan sebelum penuhi dokumen persyaratan oleh pemprov,”jelasnya.

Berdasarkan surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Malut, sebagai perpanjangan tangan gubernur meminta pihak BPJN untuk tidaka melakukan kegiatan karena hingga saat ini pemprov belum memenuhi persyaratan yang diminta pihak kementerian.

“Surat dari Kementerian LHK ke gubernur Malut pada poin 4 huruf C, disebutkan tidak melakukan kegiatan apapun sebelum keluar izin dari Menteri. “Untuk itu kami harap BPJN Malut untuk tidak melakukan kegiatan karena pemprov belum penuhi sejumlah dokumen yang disyaratkan pihak KLHK,”tegasnya.

Ia menegaskan, sebenarnya langkah penghentian pekerjaan bukan ada pada pemprov melainkan Kementerian LHK.

“Namun, jika kita baca surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan kepada gubernur Malut belum dizinkan melakukan kegiatan. Jika sudah ada proses pekerjaan maka gubernur yang akan mendapatkan teguran bukan pihak balai atau Pemda Halsel. Kami berharap pihak balai hentikan dulu pekerjaan. Kita koordinasikan dulu untuk memenuhi persyaratan yang diminta kementerian KLHK,”katanya.

Disentil terkait AMDAL, Facharudin, menjelaskan jika jalan lingkar Pulau Obi masih berstatus jalan provinsi sehingga AMDAL harus dibuat oleh pemprov sesungguhnya keliru. Dalam AMDAL menyebutkan yang dimaksud dengan pembrakasan yakni siapa yang membuat kegiatan di lapangkan.

”Jadi kalau BPJN yang melaksanakan pekerjaan maka BPJN yang disebut pemberkasan, maka pihak BPJN yang mengusulkan dokumen izin lingkungan melalui PTSP. Sebab, tidak mungkin izin Amdal dikeluarkan ke PUPR Malut, namun ke BPJN Malut sebagai pelaksana kegiatan bagimana mengelola dampak lingkungan,”tegasnya.

Bacharuddin, mengaku pihak BPJN sudah berkoordinasi dengan DLH Malut, sehingga pihak DLH juga memberikan arahan agar dokumen AMDAL segera diajukan.”Beberapa bulan lalu pihak balai telah melakukan koordinasi. Kami juga telah memberikan arahan agar izin lingkungan segera diajukan untuk kita proses dokumen AMDAL-nya,” kata Fachrudin.

Ia kembali menegaskan, titik berat pelaksanaan proyek jalan lingkar Pulau Obi ada pada izin IPPKH dari kementerian.

“Untuk AMDAL sendiri kami bisa proses jika dokumen AMDAL telah diajukan. Namun, menjadi titik berat itu IPPKH, karena gubernur telah menyurat ke Menteri LHK mengenai izin pakai hutan demi kelancaran proyek jalan lingkar Pulau Obi. Namun, izin tersebut belum keluar karena persyaratan belum lengkap, salah satunya dokumen AMDAL dan beberapa persyaratan lainnya,”ungkapnya.

Ia menambahkan, masyarakat harus mengetahui konteks AMDAL pada jalan lingkar Pulau Obi, sebagai syarat izin pelepasan kawasan dari Kementerian LHK.

“Kedudukan AMDAL pada jalan lingkar Pulau Obi sebagai syarat izin pelepasan kawasan oleh Kementerian LHK yang belum dikeluarkan, karena beberapa syarat belum dipenuhi sebagaimana surat Kementerian LHK pada gubernur,”katanya. (Bar/iel/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: